nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RUU Pemasyarakatan, Napi Bisa Cuti dan Rekreasi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 13:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107226 ruu-pemasyarakatan-napi-bisa-cuti-dan-rekreasi-utsI7DoeYk.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa pasal yang dianggap meringankan sanksi bagi narapidana saat menjalankan masa tahanan.

Anggota Panja Revisi UU PAS fraksi PAN, Muslim Ayub mengungkapkan bila dalam UU Pemasyarakatan hasil revisi itu mengatur beberapa hak tahanan dan napi. Seperti misalnya, rekreasional, remisi, asimilasi hingga mengajukan cuti bersyarat.

"Terserah kalau dia mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mal juga bisa. Iya kan? Kan cuti, bisa ngambil cuti, dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas," ungkap Muslim kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Ilustrasi

Namun di dalam revisi UU PAS pada Pasal 9 tentang kegiatan rekreasional dan Pasal 10 tentang mengajukan cuti, belum dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti untuk para napi.

Muslim menerangkan nantinya akan ada turunan yakni Peraturan Pemerintah atau PP terkait teknis izin cuti dan masa rekreasi bagi narapidana.

"Peraturan Pemerintah PP-nya ini akan keluar nanti dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti. Kita tidak bisa memastikan cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP," tuturnya.

Baca Juga : Polda Jatim Terbitkan DPO, Veronica Koman Resmi Jadi Buronan

Baca Juga : Revisi UU Pemasyarakatan Permudah Koruptor Bebas

"Setelah UU disahkan itu kan nanti ada PP-nya ada nanti menyusul. Karena, implementasi dari UU ini kan disahkan satu tahun setelah UU itu disahkan. Dan berlaku," tambah Muslim.

Diketahui setelah terjadi kesepakatan di tingkat I, DPR dan pemerintah segera mengesahkan revisi UU Pemasyarakatan. Kedua pihak menyepakati merevisi aturan soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini