nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Selamatkan Rp28,7 Triliun dari Pajak hingga Aset di Daerah

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 13:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107215 kpk-selamatkan-rp28-7-triliun-dari-pajak-hingga-aset-di-daerah-kJzBmC9wG4.jpg Ilustrasi Gedung KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan pihaknya telah menyelematkan uang negara sebesar Rp28,7 triliun dalam kurun waktu 6 bulan. Uang yang diselamatkan tersebut berasal dari piutang pajak daerah hingga penyelematan aset di daerah.

"KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester 1 tahun 2019," ‎kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (20/9/2019).

Febri merincikan asal uang Rp28,7 triliun yang diselamatkan oleh KPK tersebut yakni sebesar Rp18,8 triliun berasal dari penagihan piutang pajak daerah, Rp6,8 triliun penyelamatan aset pemerintah daerah.

Jubir KPK Febri Diansyah

Kemudian, optimalisasi pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun dan penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp900 miliar.

"Penyelamatan keuangan daerah sebesar tersebut merupakan hasil intervensi KPK," ucapnya.‎

Penyelamatan keuangan yang terbesar berasal dari penagihan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp18,5 triliun. Piutang pajak tersebut terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

Kemudian, pajak air tanah (PAT), pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"Kontribusi lainnya berasal dari sejumlah pemerintah daerah lainnya, yaitu Kabupaten Badung, Kalbar, Jateng, Yogya, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa, Banggai, Poso, Tual, Bandar Lampung dan Pesawaran," imbuh Febri.

Ilustrasi

Baca Juga : KPK Periksa Satu Saksi untuk Tersangka Imam Nahrawi

Baca Juga : Lewat Deteksi Wajah, Wanita di Video Syur dalam Mobil Dipastikan Bukan PNS Jabar

Sedangkan penyelamatan aset pemda yang dikuasai oleh pihak ketiga, diantaranya berasal dari penyelamatan aset Gedung YTKI milik Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta senilai Rp1,8 triliun.

Pengambilalihan aset Stadion Barombong yang diserahkan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kepada Pemprov Sulsel senilai Rp2,5 triliun. Aset berupa fasum dan fasos yang diserahkan perusahaan pemegang SIPPT kepada pemprov DKI Jakarta senilai Rp1,9 triliun.

Serta, aset berupa tanah milik PT. KAI dan PT. Agra Citra Kharisma (ACK) di Kota Medan seluas 35.537 m2 senilai Rp500 miliar. Selebihnya, kata Febri, penyelamatan aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda seperti Kota Binjai, Bolmong, Kepri dan Jambi.

Sedangkan optimalisasi pajak daerah yang berhasil didorong KPK yakni terkait pningkatan pajak asli daerah kabupaten atau kota dari pemasangan alat rekam pajak (tapping machine device) untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir dari sejumlah daerah sebesar Rp699 miliar.

Optimalisasi penerimaan BPHTB dengan sistem Host-to-Host dan BPN dari pemda Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Papua sebesar Rp964 miliar, dan intervensi KPK untuk optimalisasi penerimaan pajak dari jenis pajak tingkat provinsi seperti PKB, PBBKB dan PAT dari 6 provinsi senilai Rp538 miliar.

"Sementara, terkait penyelamatan keuangan dari penghapusan pembebasan cukai rokok pada KEK Batam senilai Rp900 miliar merupakan hasil kajian KPK. Salah satu rekomendasi KPK ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Dirjen Bea Cukai untuk tidak lagi melayani permintaan pembebasan cukai rokok," katanya.

Ilustrasi

Febri menekankan bahwa KPK akan terus berupaya menjalankan tugas penindakan dan pencegahan korupsi secara paralel dan terintegrasi. Jika korupsi belum terjadi, terangnya, maka upaya pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara.

"Akan tetapi, jika tindak pidana telah terjadi, sebagai penegak hukum, KPK wajib menangani secara tegas. Oleh karena itu, semestinya semua penyelenggara negara menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri dan mengingatkan bawahannya untuk menjalankan wewenangnya secara benar," kata Febri.

"Karena tanggungjawab pencegahan Korupsi sesunguhnya juga diemban setiap Pimpinan instansi," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini