nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Berasal dari Parpol Harus Loyal ke Presiden, bukan Partai

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 09:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107124 menteri-berasal-dari-parpol-harus-loyal-ke-presiden-bukan-partai-e0ez7cwpYi.JPG Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar cermat ketika memilih menteri yang berasal dari partai politik di dalam kabinet Indonesia Kerja jilid II.

Sebab, terkadang sosok pembantu presiden dari parpol itu biasanya memiliki agenda tersendiri, sehingga program kerja presiden kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut dia, bila seorang kader partai telah ditunjuk menjadi menteri, maka mereka harus meninggalkan kepentingan partainya. Pasalnya, dia telah dipercaya oleh kepala negara untuk merealisasikan visi dan misi Presiden Jokowi saat masa kampanye lalu.

“Kalau itu kader partai maka terjadi loyalitas kepada partai dan presiden. Semestinya menteri kan memang harus memiliki loyalitas tunggal, yaitu tunduk ke perintah presiden dan tidak terbelah loyalitasnya,” kata Pangi kepada Okezone di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Ia menambahkan, kader partai yang dipilih menjadi menteri juga harus seorang ahli dan profesional yang bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Karena, jika diisi oleh orang yang tidak memiliki kualitas yang baik, maka nantinya akan menjadi beban Jokowi.

Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja I

“Tapi jangan sampai kemudian menteri yang dipilih Pak Jokowi akan jadi beban, karena tidak punya keahlian dan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Karena tantangan Pak Jokowi ke depan jauh lebih banyak ketimbang periode sebelumnya,” kata ujarnya.

Apabila komposisi menteri diisi oleh kalangan yang memiliki rekam jejak yang baik, kata dia, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan meningkat. “Presiden juga harus bertanggungjawab ke masyarakat bahwa ini tidak hanya soal power sharing, transaksional, pragmatis, dan bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif ke Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu membahas sosok kader partai yang ideal menduduki kursi menteri di kabinet Koalisi Indonesia Kerja Jilid II.

Buya menyebut, sosok menteri pada Kabinet Kerja jilid II mendatang akan banyak berasal dari partai politik yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, dan para akademisi.

"Tapi orang-orangnya yang profesional, punya integritas," ujarnya, kemarin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini