nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Selesaikan Kasus Karhutla Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Besinergi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 01:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107088 selesaikan-kasus-karhutla-pemerintah-pusat-dan-daerah-harus-besinergi-2WLq2s6nly.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi persoalan serius yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Tercatat persoalan Karhutla pada tahun 2015 lalu mencapai 9,75 juta hektar lahan, dan kerugian yang diakibatkannya mencapai 16,1 miliar US $. Data Karhutla dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga bulan Agustus 2019, mencapai 328.722 hektar lahan.

Menurut Politikus Partai NasDem, Charles Meikyansah lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah memiliki andil yang besar dalam mengatasi persoalan Karhutla. Lembaga negara tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam mengatasi persoalan ini, karena kompleksitas permasalahan yang ada dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan kesamaan pandangan dalam mengatasi Karhutla.

 Baca juga: Pakar Kesehatan: Kualitas Udara 'Sangat Berbahaya' Akibat Asap Karhutla


Baca juga: 281 Titik Api Terpantau di Sumsel, Status Udara Sempat 'Berbahaya'

Oleh karena itu, pria yang lolos di Pileg 2019 DPR RI itu menduga jika Karhutla yang terjadi dibeberapa daerah merupakan hasil dari tangan manusia.

"Karhutla disinyalir diakibatkan oleh ulah dari manusia, yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Namun andil dari proses perubahan iklim, terutama El Nino 2019, tidak bisa diabaikan. El Nino semakin mempercepat proses penyebaran dan membesarnya Karhutla di beberapa daerah," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (19/9/2019).

 Kebakaran Hutan

Ia juga meminta kepada aparat Kepolisian agar menindak dengan tegas pelaku Karhutla dengan berat dan memberikan efek jera harus dilakukan agar tidak terulang kejadian serupa untuk tahun-tahun mendatang.

"Polri sudah menetapkan 185 orang tersangka dan 4 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus Karhutla. Kita memiliki perangkat hukum yang lengkap dan baik dalam menindak pelaku Karhutla. Sudah seharusnya para pelaku yang terbukti bersalah dihukum sesuai aturan yang ada dengan tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.

 

Kata dia, dibutuhkan penanganan yang komprehensif untuk menangani persoalan Karhutla. Pilar dalam governance, yaitu state, civil society, dan market memiliki andil besar dalam menangani Karhutla, bukan sebatas aspek reaktif dari bencana tersebut. Tiga pilar governance tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan harus saling menguatkan dan mendorong untuk meminimalisir, bahkan menghentikan.

"Masyarakat harus dilatih dan diberdayakan dalam upaya memahami upaya pencegahan terhadap Karhutla. Masyarakat yang hidup disekitar hutan dan lahan harus diajak bersama-sama memahami pentingnya pencegahan terhadap Karhutla. Sehingga mereka bisa memonitoring secara mandiri dan menjaga lingkungan sekitarnya agar terbebas dari Karhutla," tuturnya.

Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana para korban dari Karhutla saat ini bisa dibantu oleh pemerintah. Bantuan pengobatan, oksigen, masker, dan lain sebagainya penting untuk diberikan kepada meraka yang menjadi korban di sekitar area Karhutla.

"Ibu hamil, bayi, anak kecil dan lansir harus menjadi prioritas utama. Uluran tangan kita bersama sangat penting bagi meraka saat ini," kata dia.

 Kebakaran Hutan

Lalu, untuk korporasi yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian, harus ditindak secara tegas, sesuai dengan peraturan yang ada. Pemberian sanksi, denda, hukuman pidana, dan sebagainya harus diberikan secara adil dan tegas.

"Kemudian korporasi harus ikut bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berwawasan keberlangsungan lingkungan hidup secara nyata," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini