DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Pesantren ke Paripurna

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 19 September 2019 21:54 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 19 337 2107048 dpr-dan-pemerintah-sepakat-bawa-ruu-pesantren-ke-paripurna-BJhg2Onvk3.jpg DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren ke tingkat II atau dibawa ke rapat paripurna.

Kesepakatan itu terjadi saat rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin di ruang rapat Komisi VIII Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

"Untuk itu, seluruh poin disetujui oleh seluruh fraksi ya?" ujar Ketua Komisi VIII Ali Taher.

"Setuju," jawab semua anggota.

Baca Juga: Lakukan Audiensi dengan Perwakilan DPR, Mahasiswa Ajukan 4 Poin 

Gedung DPR

Sejatinya sebelum disahkan, RUU tentang Pesantren dalam pembahasan Tingkat I cukup alot. Ali Taher mengatakan, terdapat dua perubahan dalam RUU tentang Pesantren, yakni perubahan pada judul.

Awalnya RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama, kemudian diubah menjadi RUU tentang Pesantren. Kemudian, ada pasal terkait dana abadi pesantren.

"Catatan penting, yang pertama terkait perubahan judul RUU Pesantren dan pendidikan agama menjadi RUU tentang pesantren. kedua pengaturan pendanaan dalam Pasal 49," ujar Ali Taher.

Setelah semua fraksi menyepakati perubahan judul menjadi RUU tentang Pesantren lantas Menag menyorot Pasal 49 Ayat (1) tentang pemberlakuan dana abadi pesantren.

"Namun, pemerintah berpandangan kami belum bisa menyetujui dana pesantren masuk dalam Pasal 49 Ayat (1), keberadaan dana itu menyebabkan beban bagi pemerintah, lebih baik pendanaan disebar ke seluruh lembaga kementrian untuk membantu program-program pesantren," ungkap Lukman.

Kemudian, Lukman memberikan saran agar Pasal 49 Ayat (1) terkait pendanaan pesantren menggunakan dana abadi pendidikan. Lantas, pernyataan Menag mendapatkan respons dari Ketua Panja RUU tentang Pesantren, Marwan Dasopang. Dia tak setuju jika Pasal 49 Ayat (1) menjadi dana abadi pendidikan.

"Kalau masih bagian dana abadi pendidikan enggak perlu pasal ini, Pasal 49 buang. Di saat kita butuh saat kita sudah kaya dan punya banyak uang, terkunci 20%. Kalau spesialis untuk pesantren maka boleh saja. Mending tidak usah," bebernya.

Hingga akhirnya dalam rapat kerjab menyepakati, Pasal 49 diubah menjadi pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

"Oke, jadi Pasal 49 ini Ayat (1) pemerintah menyediakan dan mengeluarkan dana abadi pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan," ujar Ali Taher

Selain itu, dalam rapat ini seluruh anggota dan pemerintah sepakat agar Pasal 42 juga diubah dengan menghilangkan kata "dapat" dalam isi pasalnya.

"Pasal 42 kata 'dapat' dihilangkan. Lalu Pasal 49 menyediakan dana abadi pesantren," tutur Ali Taher.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini