nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Disarankan Pilih Menhan yang Miliki Skill Negosiasi Perdamaian

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 19 September 2019 22:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 19 337 2106946 jokowi-disarankan-pilih-menhan-yang-miliki-skill-negosiasi-perdamaian-JoIfK8AMVn.jpg Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pidato Kenegaraan DPD-DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA - Kondisi keamanan Indonesia tengah diuji dalam beberapa peristiwa belakangan. Isu SARA yang dihembuskan di media sosial menyulut konflik luas di Papua dan Papua Barat.

Konflik di berbagai daerah menjurus pada dimensi baru penanganan keamanan di dalam negeri, di mana konflik biasanya dihembuskan melalui platform media sosial untuk menyulut emosi masyarakat. Ancaman tersebut pernah dihembuskan beberapa jenderal TNI sebagai "Perang Modern".

Baca Juga: Sosok Menteri Harus Miliki Tiga Kecerdasan Ini untuk Bantu Jokowi Bangun SDM 

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono menerangkan, ancaman "Perang Modern" akan semakin nyata di Indonesia. Perang tersebut bukan lagi melalui perang fisik, namun juga ideologi yang disebar melalui perkembangan teknologi.

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Menurut Wibosono, konsep "Perang Modern" digagas oleh dirinya, Menhan Ryamizard Ryacudu dan Pendiri Universtitas Pertahanan (Unhan) Letjen Prof Syarifudin Tippe. Pengenalan Perang Modern sendiri digagas lewat penerbitan buku “Bangsa indonesia terjebak Perang Modern” di tahun 2004.

Untuk itu, ia menilai, sosok Menteri Pertahanan haruslah figur yang berpengalaman dan ulung dalam melakukan negosiasi perdamaian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memastikan penyusunan Kabinet Kerja Jilid II memiliki komposisi jabatan 45 persen orang-orang dari kader partai politik dan 55 persen lagi dari kalangan profesional.

Komposisi tersebut solah menyiratkan kalangan profesional untuk bisa menarik hati presiden terpilih periode 2019-2014 tersebut. Berbagai pihak, mulai dari berlatar sipil, pengusaha hingga militer menyiratkan keinginan untuk masuk Kabinet Kerja Jilid II.

Untuk itu, ia menilai, sosok Menteri Pertahanan haruslah figur yang berpengalaman. Namun Wibisono enggan untuk mengandai diri menjadi menteri, ia justru merekomendasikan sosok Syarifudin Tippe yang menurutnya memiliki syarat yang lebih dari cukup untuk menjadi menteri pertahanan.

Sekadar informasi, Syarifudin Tippe dikenal sebagai salah satu dari sedikit Perwira TNI yang punya karir nyaris sempurna. Sebagai tentara yang ‘berotak cair’ Syarifudin tak kesulitan menempuh pendidikan S-1 hingga S3 dan menyandang gelar sebagai professor atau guru besar serta menduduki jabatan rektor di UNHAN.

Karir militer pria kelahiran 7 Juni 1953 juga terbilang cukup bersinat dengan berhasil menduduki posisi-posisi penting di TNI, khususnya angkatan Darat. Syarifudin Tippe ini juga masih menjadi dosen di Seskoad. Karir milternya dimulai sebagai Komandan Peleton 2 Denzipur 6, Komandan Peleton 1 Denzipur 6, Kasitik Milum Pusdikzi, dan Danrem Kodam 1 Bukit Barisan.

Baca Juga: Hendropriyono Tegaskan Pemilihan Menteri Hak Prerogatif Presiden 

Kemampuan Syarifudin Tippe dalam menangani daerah konflik juga sudah terbukti. Pada tahun 1976, ia terlibat langsung dalam operasi penumpasan PGRS Paraku dan pembangunan titik kuat di perbatasan Kalbar dan Malaysia, memimpin operasi Sadar rencong di Aceh pada 1999, menjabat sebagai wakil komandan operasi pemulihan keamanan pada 2001-2002, dan mendampingi Panglima TNI kala itu ke berbagai Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, China, Korea Selatan, ASEAN, Kairo, dan puncaknya adalah tatkala ia menjadi anggota Delegasi perundingan RI-GAM di Malaysia dan Helsinki, Finlandia pada tahun 2005.

Sementara itu, Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, sosok menteri pertahanan haruslah mencerminkan karakteristik masyarakat Indonesia secara umum. Ia pun menegaskan bahwa pilihan menteri menjadi hak prerogatif dari presiden.

"Pilihan menteri itu hak prerogatif presiden. Pokoknya, sosok menhan itu harus mewakili kamu, saya dan semua masyarakat Indonesia," jelas Hendropriyono.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini