nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Banding Ditolak, Ratna Sarumpaet Tetap Dihukum 2 Tahun Penjara

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 19 September 2019 16:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 19 337 2106889 banding-ditolak-ratna-sarumpaet-tetap-dihukum-2-tahun-penjara-8wsTxrLu2D.jpg Ratna Sarumpaet (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Ratna Sarumpaet. Putusan tersebut menguatkan vonis dua tahun penjara terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks itu oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Menerima permintaan banding dari para pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2019 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel," demikian dikutip dalam amar putusan tersebut, Kamis (19/9/2019).

Dalam putusan juga disebutkan menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan dibebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000(lima ribu rupiah).

Baca Juga: Ini Pernyataan Ratna Sarumpaet Setelah Divonis 2 Tahun Penjara

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Gatot Supramono dengan Hakim Anggota I Nyoman Sutama, Hidayat dan Panitera Pengganti Makhdalena.

Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet sebelumnya divonis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan 2 tahun penjara. Ratna dianggap terbukti melakukan penyebaran berita bohong atau hoaks atas berita penganiayaan terhadap dirinya.

“Terdakwa Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemberitaan bohong. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Joni di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Kamis 11 Juli 2019.

Vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 6 tahun penjara.

Baca Juga: Tak Terima Divonis 2 Tahun Penjara, Ratna Sarumpaet Ajukan Banding

Tak terima dengan vonis tersebut, Ratna mengajukan banding. Menurut Insank Nasruddin, Kuasa Hukum Ratna, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikenakan kepada kliennya tidak tepat karena tak relevan.

"Karena dalam Pasal 14 tersebut tidak menyebutkan benih-benih. Karena kalau kita bicara benih-benih artinya kita baru menduga-duga. Sementara di dalam Pasal 14 Ayat (1) itu dia harus terjadi keonaran, harus mutlak, ini lah yang kami minta kepastian hukumnya," ujar Insank di PN Jakarta Selatan, Rabu 17 Juli 2019.

Ia menuuturkan, kliennya hanya menyampaikan pendapat dan konferensi pers, maka, kontroversi yang terjadi tidak masuk ke dalam kategori keonaran.

"Kalau demonstrasi, menyampaikan pendapat, konferensi pers dimaknai bibit keonaran, bagaimana eksistensi UUD tentang penyampaian pendapat. Bagaimana UU 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat?" ujarnya.

"Menurut kami kontroversi kalau demonstrasi itu dinyatakan sebagai bibit keonaran, ini yang kami tidak sependapat. Makanya, kami mengajukan hal ini untuk kita putuskan, ayo kita ajukan banding," kata Insank kala itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini