nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pimpinan KPK : Kami Tak Alergi Diawasi, tapi Ingin Tahu Model Pengawasannya

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 19 September 2019 16:14 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 19 337 2106869 pimpinan-kpk-kami-tak-alergi-diawasi-tapi-ingin-tahu-model-pengawasannya-Y1b2k8fysK.jpg Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief (kedua kiri). (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku tidak alergi untuk diawasi oleh siapapun. Hanya saja, kata dia, KPK ingin mengetahui model pengawasannya seperti yang tercantum di dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Kami ingin juga menyampaikan bahwa KPK sebenarnya tidak alergi untuk diawasi, enggak ada seperti itu. Tetapi, kami ingin tahu sebelum seperti itu, model pengawasannya seperti apa," kata Syarif saat menghadiri diskusi 'Foreign Journalist Briefing' di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).

Syarif menyayangkan sebelum KPK mengetahui model pengawasan tersebut, DPR dan pemerintah ‎telah menyepakati revisi UU Nomor 30 Tahun 2002. Padahal, Syarif dan beberapa pimpinan lainnya telah berusaha untuk bertemu dengan beberapa menteri terkait dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kedua kiri). (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

"Apa yang kami khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan karena betul-betul UU yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," ucapnya.

Menurut Syarif, apa yang dijanjikan Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK berbanding terbalik dengan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah.‎ Sebab, ada beberapa poin di revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga antirasuah.

Baca Juga : Wiranto: Keberadaan Dewan Pengawas Lebih Menjamin Legitimasi KPK

"Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa akan diperkuat, kenyataannya, Komisioner KPK bukan lagi penyidik dan bukan lagi penuntut umum sekarang. Jadi, kewenangan komisioner seperti saya, saya tidak bisa lagi memerintahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, itu hilang," katanya.

Baca Juga : Tim Transisi Diberi Waktu Sebulan Kaji Revisi UU KPK

(erh)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini