nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyidik KPK Jadi ASN Rawan Tergoda Suap

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 19 September 2019 14:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 19 337 2106796 penyidik-kpk-jadi-asn-rawan-tergoda-suap-s32qEK3nAY.jpg Ilustrasi KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Jasin menilai, berubahnya status pegawai di KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dikhawatirkan rawan tergoda suap.

Mochamad Jasin mengatakan, berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN dikhawatirkan rawan terhadap godaan. Apalagi saat ini dengan disahkannya UU KPK yang baru, maka lembaga antirasuah kini menerapkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). 

Baca Juga: Masinton : Wadah Pegawai KPK Harus Diisi ASN Agar Tidak Berpolitik 

"KPK itu kan penegak hukum, jika gajinya itu tidak mencukupi, sebagaimana grading yang ada dalam ASN, itu kita rawan akan temptasi atau godaan, apalagi sekarang ada SP3 dan sebagainya," kata Jasin di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Mochamad Jasin (foto: Okezone)	 

Hal senada diungkapkan Pakar Hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurutnya, pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar sangat berisiko menerima godaan jika gajinya disamakan dengan ASN.

"Coba bayangkan, pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara seperti saya. Menangani perkara ratusan miliar dan triliunan, gajinya sedikit. Itukan sama menyuruh orang yang kelaparan, disuruh menjaga warung Nasi Padang, tapi dilarang makan," tutur Feri.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah disahkan oleh DPR. Dalam revisi itu salah satu poinnya adalah status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Merespon hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menjelaskan alasan pemerintah ingin pegawai KPK menjadi ASN agar sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

"Ini supaya ada hope ya, kalau namanya ASN itu ada harapan, setelah pensiun ada (dana) pensiun," kata Syafrudin.

Berikut tujuh poin yang disepakati Baleg DPR bersama Pemerintah terkait revisi UU KPK:

A. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

B. Pembentukan Dewan Pengawas.

C. Pelaksanaan penyadapan.

Baca Juga: Revisi UU Dinilai untuk Sempurnakan dan Kuatkan KPK 

D. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

E. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

F. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

G. Sistem kepegawaian KPK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini