Imam Nahrawi Tersangka, Jokowi: Saya Hormati Putusan KPK

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 19 September 2019 11:50 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 19 337 2106726 imam-nahrawi-tersangka-jokowi-saya-hormati-putusan-kpk-UqifcrypTE.jpeg Presiden Jokowi (tengah) memberi keterangan pers terkait Menpora Imam Nahrawi dijajadikan tersangka oleh KPK (Okezone.com/Fakhrizal)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi usai ditetapkan tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertemuan itu berlangsung sebelum Jokowi menghadiri acara bersama BPK untuk penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I 2019.

Baca juga: Imam Nahrawi Menteri Kedua Jokowi Jadi Tersangka KPK Setelah Idrus Marham

Jokowi menyatakan menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Imam Nahrawi jadi tersangka.

"Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

 Imam Nahrawi

Imam Nahrawi (Okezone)

Jokowi mengaku sedang mempertimbangkan apakah segera mengganti Imam Nahrawi atau menunjuk Plt Menpora yang baru. Ia pun memastikan bahwa dalam pertemuan itu, Imam Nahrawi juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menpora.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Begini Reaksi Menpora Imam Nahrawi

Jokowi mengaku belum memutuskan apakah akan kembali melakukan reshuffle atau menunjuk Plt Menpora.

"Baru sejam lalu kasih surat pengunduran dirinya. Kita pertimbangkan dalam sehari," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi menekankan agar jajarannya bisa berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar tak ada lagi menteri atau kepala lembaga negara yang terjerat persoalaan korupsi.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, gunakan APBN karena semuanya diperiksa kepatuhannya perundang-undanganan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan, itu urusannya dengan aparat penegak hukum," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini