nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKS Minta Pemindahan Ibu Kota Dikaji Kembali Secara Matang

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 23:55 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106597 pks-minta-pemindahan-ibu-kota-dikaji-kembali-secara-matang-SL5fxDtH0F.jpg Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, oleh pemerintah merupakan sebuah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif. Karena itu dia meminta rencana itu dapat dikaji secara matang.

"Pemindahan ibu kota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif. Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik ini," ujar Jazuli dalam Diskusi Publik Pemindahan Ibukota Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

 Baca juga: Pansus Mulai Rapat Pemindahan Ibu Kota

Menurut Jazuli, setidaknya terdapat tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan oleh Pemerintah sebagai inisiator pemindahan ibu kota ini. Agar publik paham yaitu, apa alasan mendasar perpindahan Ibukota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.

"Jangan sampai kebijakan besar ini justru memperpuruk kondisi negara akibat biaya tinggi misalnya atau akibat perencanaan yang asal-asalan,” tuturnya.

 Baca juga: DPR Sahkan Pansus Pemindahan Ibu Kota Dalam Rapat Paripurna

“Padahal kita punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain," tambah Jazuli.

Fraksi PKS sendiri, lanjut Jazuli, telah mengirimkan wakil di pansus dan di situ setelah melalui pbahasan yang komprehensif baru kita putuskan menerima atau menolak.

“Kami di Dewan pada waktunya tentu akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undangnya karena kebijakan pemindahan ibukota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang," tuturnya.

Sekadar informasi, Panita Khusus (Pansus) pemindahan Ibu Kota mulai menggelar rapat terkait pengkajian terkait pemindahan Ibu Kota. Setidaknya ada tiga hal pokok yang akan menjadi bahasan oleh pansus.

"Nah bayangan saya ada tiga hal pokok menjadi bahasan pansus ini," kata Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini