nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah dan DPR Sepakat Membawa Revisi UU PPP ke Paripurna

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 22:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106570 pemerintah-dan-dpr-sepakat-membawa-revisi-uu-ppp-ke-paripurna-bHP8Zv3t7o.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyepakati merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Adapun hasil kesepakatan itu akan segera dibawa ke forum pengambilan tingkat II dalam rapat paripurna untuk dijadikan undang-undang.

"Apakah RUU tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?," ujar Wakil Ketua Baleg DPR Sarmuji dalam rapat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Setuju," jawab anggota Baleg di ruang rapat.

 DPR

Adapun salah satu poin hasil revisi yakni membolehkan pembahasan RUU yang belum rampung pada periode sebelumnya, dilanjutkan pada periode yang akan datang (carry over).

Pasca disepakati, Yasonna berujar bila RUU PPP ini hanya menambahkan pasal terkait ketentuan carry over. Jadi revisi UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang PPP ini sifatnya hanya disempurnakan, agar UU yang sudah dibahas pada periode DPR sekarang bisa dilanjutkan ke periode selanjutnya.

"Ini kita sempurnakan karena kalau tidak ada ruang untuk membawa UU yang sedang dibahas periode sekarang ke berikutnya terlalu banyak energi dan biaya yang mubazir contoh dulu kita pernah membahas rencana UU tentang PNBP dulu. Waktu masuk periode ini tidak boleh dibawa (ke periode selanjutnya), mulai lagi masuk proses awal, naskah akademik, rapat. Ini kan buang-buang waktu," kata Yasonna.

Dengan adanya revisi RUU PPP, DPR periode baru nanti tak perlu lagi memulai dari awal pembahasan revisi atau rancangan undang-undang. Nantinya, lanjut Yasonna, DPR tinggal membentuk Pansus untuk melanjutkan pembahasan anggota DPR periode sebelumnya.

"Tinggal bentuk Pansus. jadi kita tidak buang waktu buang energi," katanya.

Selain itu, revisi UU PPP ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah mendayang. Karena Presiden Jokowi bakal membentuk sebuah lembaga setingkat kementrian yang khusus menangani perundang-undangan.

"Ini juga ada penyesuaian kelembangaan, rencana presiden mau bentuk sebuah badan khusus yang menangani perundang-undangan ya kita selipkan disitu. Kementrian atau lembaga," tandasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini