nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Segera Diparipurnakan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 19:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106490 dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan-DenEkeLMen.jpg Rapat Paripurna di Gedung DPR (foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sepakat perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dibahas ke tingkat II atau dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil usai Komisi III menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Keamanan (Menkum HAM) Yasonna Laoly pada Rabu (18/9/2019).

"Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?" ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin.

"Setuju," jawab anggota Komisi III yang hadir.

Aziz Syamsuddin

Kemudian Aziz juga menanyakan kepada Menkumham Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah juga menyetujui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Bagaimana pak Menteri apakah setuju?" tanya Azis.

"Setuju," jawab Yasonna.

Baca Juga : DPR Sepakat Hapus Pasal 418 di RKUHP tentang Seks Luar Nikah

Sebelum disepakati perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke tahapan tingkat II, pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah kepada DPR untuk menghapus Pasal 418 di RKUHP, karena takut disalahgunakan dalam penerapannya.

“Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop (dihapus)," kata Yasonna.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini