nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Imam Nahrawi Menteri Kedua Jokowi Jadi Tersangka KPK Setelah Idrus Marham

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 18:11 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106454 imam-nahrawi-menteri-kedua-jokowi-jadi-tersangka-kpk-setelah-idrus-marham-h92hIpboQ6.jpg Menpora Imam Nahrawi (Okezone.com/Heru)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Imam Nahrawi jadi menteri kedua dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dijadikan tersangka oleh KPK.

Menteri pertama yang jadi tersangka korupsi di era Jokowi adalah Idrus Marham yang saat itu menjabat Menteri Sosial.

Imam Nahrawi (IMR) ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik KPK mengembangkan kasus suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI lalu meningkatkannya ke penyidikan setelah menemukan bukti cukup dugaan keterlibatan politikus PKB itu.

Selain Imam Nahrawi, KPK juga menetapkan Asisten Pribadi Menpora, Miftahul Ulum (MIU) sebagai tersangka kasus sama.

“Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR dan MIU," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).KPK

KPK umumkan Menpora Imam Nahrawi tersangka (Okezone.com/Puteranegara)

KPK menduga Imam Nahrawi menerima uang senilai Rp26,5 miliar terkait dengan perkara ini. Penerimaan itu diketahui terjadi dua kali, pertama sebanyak Rp14,7 miliar dan Rp11,8 miliar.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait," ujar Alex.

Baca juga: KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai Tersangka

Imam dan Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Idrus Marham

Idrus Marham merupakan menteri Jokowi pertama yang jadi tersangka. Dia baru hitungan bulan menjabat Menteri Sosial saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I.

Idrus Marham

Idrus Marham (Okezone.com/Dede)

Setelah mengetahui dirinya jadi tersangka, Idrus Marham menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 24 Agustus 2018, menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial.

 Baca juga: Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara karena Korupsi Proyek PLTU Riau-1

Idrus Marham dinyatakan terlibat dalam suap proyek PLTU Riau-1 sebelum menjabat Menteri Sosial. Dia saat itu masih Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada 23 April 2019, memvonis Idrus Marham tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta dengan subsidair dua bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidier dua bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Yanto Hakim Yanto dalam amar putusannya.

Idrus Marham dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Idrus dinyatakan telah menerima uang suap bersama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR juga politikus Golkar Eni Maulani Saragih. Hal itu bertujuan untuk membantu pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek di PLN.Ilustrasi

Idrus, kata majelis hakim, terbukti menerima suap Rp2,250 miliar dari Johanes Kotjo. Menurut Hakim, uang itu nantinya bertujuan untuk membantu Johanes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 melalui Eni Saragih.

Selain itu, kata Hakim, saat Idrus menjabat sebagai Plt Ketua Umum Golkar memberikan arahan ke Eni untuk meminta uang 2,5 juta Dollar AS kepada Johanes Kotjo guna kepentingan Munaslub Golkar.

"Terdakwa meminta Eni minta uanh pada Kotjo untuk Munaslub agar yang bersangkutan jadi Ketua Umum Partai Golkar. Berdassrkan percakapan komunikasi yang diputar JPU 2,5 juta Dolllar AS untuk kepentingan Idrus Marham," ujar Yanto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini