nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Sepakat Hapus Pasal 418 di RKUHP tentang Seks Luar Nikah

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 16:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106425 dpr-sepakat-hapus-pasal-418-di-rkuhp-tentang-seks-luar-nikah-J43YvuyjuX.jpg Rapat Komisi III DPR (Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi III DPR RI sepakat dengan usulan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Keamanan (Menkum HAM) Yasonna Laoly agar pasal 418 dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dihapus.

"Pasal 418 (RKUHP) untuk dilakukan drop (dihapus) perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui dalam forum lobi," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Pasal 418 RKHUP sebagai berikut:

Pasal 418 ayat 1

Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori 3

Pasal 418 ayat 2

dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 4

Baca juga: Menkumham Usul Pasal 418 di RKUHP Dihapus

Sebelumnya anggota Komisi III lintas fraksi terlebih dahulu melakukan lobi-lobi dengan Menkumham hingga sidang pun sempat diskors 20 menit lebih. Hasilnya kemudian disetujui pasal tersebut dihapus.

Aziz mengatakan, meski disetujui dihapus, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Demokrat mengajukan catatan. "Sehingga bisa disepakati catatan ini menjadi bagian dari usulan pemerintah untuk masuk dalam indeks nota," tutur Aziz.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya menyampaikan pandangan pemerintah kepada DPR untuk menghapus Pasal 418 di RKUHP, karena takut disalahgunakan dalam penerapannya.

“Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop (dihapus)," kata Yasonna.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini