nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Lantik 4 Pati TNI untuk Menjabat di Kemenko Polhukam

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 18 September 2019 14:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106334 wiranto-lantik-4-pati-tni-untuk-menjabat-di-kemenko-polhukam-4MHAUKwc8P.jpg Menko Polhukam Wiranto. (Dok Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melantik empat perwira tinggi (pati) TNI mengemban berbagai jabatan strategis lingkungan Kemenko Polhukam.

"Saya Menko Polhukam dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sekalian dalam jabatan baru di lingkungan Kemenko Polhukam," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Keempat pati yang dilantik itu yakni Mayjen TNI Tri Soewandono sebagai Sesmenko Polhukam menggantikan Letjen Agus Surya Bakti.

Kemudian Mayjen TNI Rudianto menjabat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Brigjen TNI Purnomo Sidi sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi.

Selanjutnya, Laksamana Pertama TNI Yusup sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam Wiranto. (Dok Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

Pengangkatan keempat Pati TNI itu berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/TPA Tahun 2019.

"Saya yakin dan percaya dengan berbekal pendidikan, pengalaman, dan pemahaman di berbagai bidang penugasan, saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya," tutur Wiranto.  

Wiranto ingin para pejabat yang dilantik bisa melanjutkan pengabdian dengan jabatan masing-masing. Ia pun mengajak jajarannya untuk mencermati dinamika nasional dengan berbagai permasalahan yang tidak kunjung berhenti.

"Ini tugas kita untuk menyelesaikan bersama-sama. Paling tidak saat ini kita ketahui bersama ada tiga masalah aktual yang perlu kita cermati dan juga penanganan yang cermat tepat dan benar yaitu masalah stabilitas keamanan di Papua dan Papua Barat, penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan hal yang menyangkut revisi UU KPK," tuturnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini