Revisi UU Pemasyarakatan Permudah Koruptor Bebas

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 18 September 2019 13:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 18 337 2106316 revisi-uu-permasyarakatan-permudah-koruptor-bebas-GrhdDmGvrI.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Setidaknya ada sebelas muatan baru yang ditambahkan dalam revisi UU tentang Pemasyarakatan. Salah satu poin yang disepakati soal remisi dan bebas bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik menjelaskan, disahkan revisi UU Pemasyarakatan ini bakal membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Jadi, telah kita berlakukan PP Nomor 32 Tahun 1999 yang menyebut dan berkorelasi dengan KUHP," ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Revisi UU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Ilustrasi

Erma mengatakan, apabila saat pembacaan putusan oleh hakim tidak menyebutkan hak narapidana untuk memperoleh remisi dicabut, maka narapidana itu berhak mengajukan remisi.

"Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak Anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu. Jadi, semua narapidana itu berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Itu dilindungi oleh hak asasi manusia," tuturnya.

Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 terdapat Pasal 43 A yang mengatur pemberian remisi bagi narapidana perkara terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi.

Kemudian, dalam PP disebutkan apabila narapidana ingin mendapatkan remisi, syaratnya adalah bersedia melakukan kerja sama dengan penegak hukum, seperti menjadi justice collaborator.

Dengan akan disahkan revisi‎ UU tentang Pemasyarakatan‎ ini bakal membatalkan PP Nomor 99 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian remisi. Nantinya, syarat narapidana akan mendapatkan remisi adalah selama terpidana tersebut menjalani masa pidana berkelakuan baik.

Berikut beberapa muatan baru yang ditambahkan dalam revisi UU tentang Pemasyarakatan. Setidaknya sebanyak sebelas poin, yang di antaranya:

A. Penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan keluarga binaan.

B. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.

C. Pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarkatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satunya penderitaan, serta profesionalitas.

D. Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang peyalanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan perawatan, pengamanan dan pengamatan.

E. Penegakan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak dan warga binaan.

F. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan.

G. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.

H. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku pemasyarkatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarkatan untuk melaksanakan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

I. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarkatan termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan.

J. Pengaturan tentang pengawas fungsi pemasyarakatan.

K. Terakhir mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini