nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terpaksa Menghirup Kabut Asap, Warga Palangkaraya: Bisa Sesak

Rabu 18 September 2019 08:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 18 337 2106196 kisah-warga-palangkaraya-terpaksa-menghirup-kabut-asap-bisa-pusing-sesak-XVTH6USmg7.jpg Siswa di Palangkaraya memakai masker akibat pekatnya kabut asap. (Foto: Bjorn Vaughn/BBC News Indonesia)

SEBAGIAN besar warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terpaksa bertahan menghirup asap pekat akibat kebakaran hutan yang melanda dalam beberapa hari terakhir. Polusi yang melanda ibu kota Provinsi Kalteng ini mencapai 20 kali lipat lebih parah dari batas normal yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Warga yang terpaksa bertahan di tengah pekatnya asap ini termasuk Budi Di Laman, warga Dayak sekaligus pekerja serabutan yang di usia senjanya masih mencari nafkah dengan menjaga kebun karet sambil sesekali menjadi kuli bangunan.

Baca juga: Anies Kirim Bantuan, BPBD Riau: Kami Punya Personel Cukup Atasi Karhutla 

Ia mengaku tidak punya dana untuk mengungsikan keluarganya ke luar kota. "Enggak (punya uang). Tetap saja kita bertahan. Saya bertahan," ujarnya, Senin 16 September 2019, sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia.

"Anak-istri saya di Kota (Palangkaraya), karena istri saya kan, kami kan ada empat cucu yang kecil-kecil, dia menjaga di rumah."

Warga Palangkaraya beraktivitas di tengah kabut asap. (Foto: Bjorn Vaughn/BBC News Indonesia)

Saat ini Budi justru memilih secara sukarela membantu pemadaman api bersama petugas pemadam kebakaran.

"Saya hampir 10 hari istirahat bekerja (untuk) memadamkan api dulu," tuturnya yang sudah selama 15 tahun terakhir ikut membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: 15 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalbar 

Ia prihatin dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun. Budi berharap hujan segera turun untuk memadamkan api dan melenyapkan kabut asap.

"Yang penting saya bilang kita ini jangan sampai terserang penyakit habis asap ini. Saya ini kewalahan juga," tutur Budi.

Sudah Hampir seperti 2015

Warga yang memiliki dana seperti Yudistira Tribudiman bisa memilih membawa keluarganya ke Jakarta pada Jumat 13 September. Ia mengaku penyakit sinusnya sempat kambuh ketika kabut asap mulai menyelimuti pada Juli lalu.

"Awal Juli itu saya enggak begitu sadar ada asap. Mungkin ada, tapi enggak begitu sadar, tapi orang lain yang hidungnya lebih peka bisa langsung cium," tutur Yudi saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Di samping sinus, secara umum setiap kali menghirup asap terlalu lama, ia merasa tubuhnya tidak keruan. "Bisa pusing, bisa sesak, kayak ngos-ngosan, kayak engap gitu," jelasnya.

Baca juga: Penggunaan Kalsium Oksida, Strategi Baru Teknologi Modifikasi Cuaca Atasi Asap Karhutla 

Yudi belum tahu kapan akan kembali ke Palangkaraya. Namun yang jelas, pria yang sehari-hari bekerja sebagai penyunting gambar ini mengatakan bakal menetap sementara di Jakarta sampai kabut asap mereda, atau hingga harus kembali karena ada tuntutan pekerjaan.

"Kalau ada orderan untuk syuting ya saya harus balik lagi, jadi ya nyempatin saja dulu, istirahat dulu lah dari asap itu," ungkapnya.

Warga lain yang tinggal di Palangkaraya dan mengajak keluarganya mengungsi adalah Mustafa, yang sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta.

"Kalau saya ada kewajiban pekerjaan, tapi mungkin dia (istri) bawa anak-anak ke Jakarta dalam waktu dekat," kisahnya.

Baca juga: Tinjau Lokasi Karhutla, Jokowi: Pencegahan Itu Paling Efektif! 

Menurut pengamatannya yang sudah berulang kali mengalami kabut asap sejak pindah ke Pulau Kalimantan pada 1998, kondisi tahun ini mirip dengan 2015.

"Ini cukup buruk ya. Ini sudah hampir kayak 2015."

Mustafa mengaku tidak bisa berbuat banyak menghadapi halauan asap di sana-sini. Ia mengatakan, "Kita terpaksa menghirup udara yang ada. Masak beli tabung oksigen? Mahal banget."

Hal yang sama akan dilakukan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas. Dia yang bersama sejumlah warga Kalteng memenangkan gugatan melawan Presiden Joko Widodo itu berencana menjemput istri dan anak-anaknya yang bermukim di Palangkaraya untuk mengungsi ke Jakarta.

"Dua minggu lalu sudah sempat mengunjungi keluarga saya untuk dievakuasi, tapi hujan sempat terjadi di Palangkaraya sehingga tidak jadi saya evakuasi," imbuhnya.

Keputusan Arie untuk mengungsikan keluarganya bukan baru sekarang. Ketika bencana kabut asap pada 2015, ia mengevakuasi warganya keluar dari Pulau Kalimantan untuk sementara.

"Hampir lima bulan masyarakat Palangkaraya, termasuk keluarga saya itu, hidup di situasi yang sangat sulit karena kebakaran hutan dan lahan, dan asap sudah melebihi ambang batas," tutur Arie.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Lakukan Berbagai Upaya Padamkan Karhutla Riau 

Tahun ini, trauma ketika 2015 itu mendorongnya untuk melakukan hal yang sama. Terlebih, keluarganya sudah sakit-sakitan.

Menurut Arie, sikap pemerintah yang belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan yang dimenangkannya dan kawan-kawan –terlepas dari upaya pemerintah yang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus tersebut– menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus karhutla yang sudah terjadi puluhan tahun.

"Kebakaran hutan dan lahan hanya dianggap sebagai kejadian biasa dan ditangani juga secara biasa," ungkap Arie.

"Pemerintah sedang mempermainkan nasib jutaan rakyat yang terkena kabut asap jika mereka terus mengabaikan upaya hukum, dalam konteks gugatan warga negara ini."

Baca juga: Usai Salat Istisqa, Jokowi Bergerak Tinjau Penanganan Karhutla di Riau 

Arie mengatakan, pemerintah seharusnya segera menjalankan poin demi poin putusan tersebut karena di dalamnya mengandung hak warga negara atas lingkungan yang sehat.

"Sesungguhnya di situ (putusan MA) membantu pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang terintegrasi untuk kasus-kasus karhutla dan upaya-upaya pemulihan."

Mengarah ke Status Bencana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mengubah status Palangkaraya ke level bencana. Namun, langkah tersebut menurutnya mungkin diambil dalam waktu dekat.

"Tadi sudah kami bahas di tingkat provinsi, arahnya itu memang ke arah bencana," tutur Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul, Senin 16 September 2019.

Hal yang mengganjal perubahan status itu adalah belum adanya pemerintah tingkat kabupaten ataupun kota yang menyatakan hal demikian, yang mana menjadi syarat peningkatan status.

"Syaratnya, dua bupati atau satu (wali) kota (mengumumkan status bencana)," imbuh dia.

Baca juga: Penyakit ISPA Akibat Kabut Asap Serang 16.000 Warga Kota Jambi 

Meski demikian, Suyuti memastikan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Selain membagikan ratusan ribu masker dan menyediakan 70 titik ruang oksigen secara gratis bagi masyarakat, Pemprov Kalteng juga segera mengeluarkan kebijakan baru.

"Kita mau mengeluarkan surat. (Untuk) pembebasan biaya bagi yang belum punya kartu BPJS," tuturnya.

Namun, ketentuan tersebut secara otomatis akan tidak berguna bila status Kalimantan Tengah dinyatakan dalam bencana.

Baca juga: Wacana Copot Kapolda Dinilai Penting untuk Penegakkan Hukum soal Kebakaran Hutan 

Maka itu, pihaknya menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota tengah didorong untuk mengumumkan status bencana, sehingga penanganan korban pun dapat dilakoni selayaknya kondisi bencana.

"Kita berharap sore ini (Senin 16 September, red) kita tunggu, supaya besok bisa terbit suratnya dari provinsi," jelas Suyuti.

Berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), hingga Senin malam terdapat 2.300-an titik api di seluruh Indonesia.

Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 162 titik api dengan Tingkat Kepercayaan Tinggi (81–21.00 persen) di Kalimantan Tengah.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini