nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UU Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis Harus Lebih Disosialisasikan

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 17 September 2019 14:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 17 337 2105902 uu-tentang-penghapusan-diskriminasi-ras-etnis-harus-lebih-disosialisasikan-YLPWZ8y3EL.jpg ilustrasi

JAKARTA - Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diharapkan bisa disosialisasikan lebih masif. Komisioner Komnas HAM Amirudin Al Rahab mengatakan, perlu dibangun roadmap yang jelas tentang bagaimana upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan UU tersebut.

Tujuannya, untuk memastikan ke depan pemerintah memiliki roadmap yang jelas terkait UU Diskriminasi Ras, terutama dalam tujuan merawat perdamaian di tanah Papua.

“Implementasi UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis kurang populer karena kurangnya sosialisasi sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan,” katanya, Selasa (17/9/2019).

Foto : BNPB

Saat ini, kata Amirudin, diskriminasi paling nyata adalah peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Sebab, ribuan mahasiswa Papua memutuskan kembali ke Jayapura karena perasaan tidak aman.

Sementara, Anggota DPD terpilih dari Papua, Yorrys Raweyai berharap adanya solusi agar mahasiswa yang pulang ke Jayapura itu bisa kembali menuntut ilmu.

“Mencari solusi bagi pemuda papua yang pulang pasca konflik, agar terjadi harmonisasi hubungan sosial dengan masyarakat sekitar ketika mereka kembali pulang nanti. Saya kira ini tugas pemerintah untuk memastikan mahasiswa bisa melanjutkan studi dengan nyaman,” tuturnya.

Baca Juga : 4 Poin Pidato soal Karhutla di Riau, Jokowi Akui Jajarannya Lalai

Inisiator Komunitas Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, Victro May pun menyatakan hal serupa. Dia menyarankan, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto bisa melibatkan anggota DPR dan DPD untuk mencari jalan keluar bagi konflik di Papua.

“Menkopolhukam harus melibatkan putra-putri yang secara representatif memperoleh mandat masyarakat Papua di DPR dan DPD dalam mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi terkait masalah di tanah papua dan perlindungan terhadap mahasiswa secara holistik dan komprehensif,” kata Victor.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini