nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Meski RUU KPK Disahkan, Sejumlah Fraksi di DPR Beri Catatan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 17 September 2019 14:14 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 17 337 2105895 meski-ruu-kpk-disahkan-sejumlah-fraksi-di-dpr-beri-catatan-BoOgbMWNpB.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna.

Meski revisi UU KPK telah disahkan, terdapat beberapa catatan yang diajukan oleh fraksi partai Gerindra, PKS dan PPP. Hingga partai Demokrat yang menyatakan sikap.

Seperti fraksi partai Gerindra memberikan catatan meskipun meskipun mendukung perubahan kedua RUU KPK. Ketua Fraksi partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan bila partainya merasa keberatan terkait poin pemilihan dewan pengawas oleh Presiden yang ada dalam revusi UU KPK.

 Baca juga: Harus Izin Dewan Pengawas, Begini Ketentuan Penyadapan di UU KPK yang Baru

"Kami menyampaikan keberatan kami terkait dewan pengawas KPK yang ditunjuk langsung tanpa dipilih lembaga independen," kata Edhy di rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Menurut Edhy, hal ini menjadi catatan bahwa ke depannya pemilihan dewan pengawas oleh Presiden perlu dikaji. Dia khawatir terjadi penyalahgunaan wewenang dan tak sesuai dalam rangka menguatkan KPK.

"Ujungnya nanti justru malah melemahkan," tutur Edhy.

 Baca juga: DPR Sahkan Revisi Undang-Undang KPK

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa mengungkapkan catatan fraksinya terkait revisi UU KPK ini. Seperti mengenai kelembagaan dewan pengawas dan pemilihan anggota dewan pengawas serta keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan ke dewan pengawas.

"Karena itu fraksi PKS menolak pemilihan anggota Dewas (dewan pengawas) yang menjadi hak mutlak DPR serta keharusan KPK dalam meminta izin kepada Dewas dalam rancangan UU KPK," tutur Ledia.

Selain itu, partai Demokrat akhirnya menyatakan sikapnya mendukung perubahan kedua RUU KPK dengan beberapa catatan. Seperti poin soal penyeleksian dalam Dewan Pengawas KPK nantinya.

"Fraksi Demokrat memberikan catatan khusus terkait Dewan Pengawas. Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih Presiden. Fraksi Demokrat memandang hematnya Dewan Pengawas ini tidak kewenangan Presiden," kata Anggota Fraksi Demokrat Erma Suryanik.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini