Harus Izin Dewan Pengawas, Begini Ketentuan Penyadapan di UU KPK yang Baru

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 17 September 2019 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 17 337 2105893 harus-izin-dewan-pengawas-begini-ketentuan-penyadapan-di-uu-kpk-yang-baru-l8qDmmzYGC.jpg Gedung KPK, Jakarta (Okezone.com/Puteranegara)

( 2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada Pimpi nan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

( 1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pember antasan Tindak Pidana Korupsi.

( 2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib di musnahkan seketika.

( 3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) tidak

dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil peny adapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini