JAKARTA - Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Razikin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas terkait agenda pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia selama lima tahun kedepan.
Menurutnya hal itu penting untuk melihat apa yang menjadi konsentrasi pemerintah dalam memberantas kasus korupsi.
"Harus jelas visi pemberantasan korupsinya, targetnya dan KPK akan didudukkan di posisi apa dalam pemberantasan korupsi itu," kata Razikin kepada Okezone, Selasa (17/9/2019).
Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Revisi UU KPK Disahkan Dalam Paripurna
Menurut Razikin, saat ini Jokowi sendiri telah mengambil jalan tengah untuk menguatkan KPK.
"Harus dipahami Jokowi mengambil jalan tengah di tengah kerumitan. Tinggal presiden memperjelas kondisi itu apakah KPK di bawah kendali presiden tentu tidak, dalam proses hukumnya, tapi semangatnya harus sejalan dengan misi presiden," sambungnya.
(edi)
