nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mayoritas Fraksi di DPR Setuju UU KPK Direvisi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 17 September 2019 00:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 17 337 2105681 mayoritas-fraksi-di-dpr-setuju-uu-kpk-direvisi-Zw4fkaQKiv.jpg Gedung DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyebut mayoritas fraksi di DPR menyepakati poin-poin yang diajukan oleh pemerintah terkait revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan Baleg dan pemerintah yang diwakili oleh Menkumham dan MenpanRB sebanyak 7 Fraksi di DPR bulat menyepakati revisi UU KPK, sementara 2 fraksi lainnya sepakat dengan beberapa catatan dan 1 fraksi belum menyatakan sikap.

Ketujuh Fraksi yang menyepakati poin revisi UU KPK dari pemerintah yakni PDIP, NasDem, PPP, PAN, PKB, Hanura, dan Golkar. Sementara dua fraksi lain yang menyatakan sepakat tetapi dengan beberapa catatan yakni Gerindra dan PKS.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menyatakan alasan mengapa fraksi partainya ingin dewan pengawas tidak hanya dipilih oleh Presiden saja, namun melibatkan DPR dan masyarakat. Kemudian PKS juga ingin dalam hal penyadapan KPK tak perlu meminta izin ke dewan pengawas.

“Izin tertulis dari dewan pengawas tetapi memberikan pemberitahuan tertulis agar kemudian tugasnya bisa berjalan lancar dengan pertimbangan bahwa dewan pengawas nanti akan melakukan evaluasi monitoring dan audit,” kata Ledia, Senin (16/9/2019).

KPK

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Revisi UU KPK Disahkan Dalam Paripurna

Sementara anggota Baleg dari Fraksi partai Gerindra, Bambang Haryadi menyebut pandangan fraksinya terkait poin revisi UUU KPK sudah dibuat dalam konteks tertulis dan dengan beberapa catatan seperti soal dewan pengawas.

“Untuk itu kita akan sampaikan secara terbuka pada pembicaraan tingkat dua di paripurna besok,” katanya.

Berbeda dengan PKS dan Gerindra, Fraksi partai Demokrat belum menentukan sikap dan meminta waktu terkait pengambilan keputusan nantinya.

“Jadi pimpinan setelah kami konsuktasi dengan ketua fraksi, kami dapatkan jawaban bahwa karena pemberian waktu antara naskah dan penentuan daripda pengambilan keputusan, dengan durasi sangat pendek tentu itu semua perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK belum disetujui,” kata anggota Baleg Frakasi partai Demokrat Bahrum Daido.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini