nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Usul Dewan Pengawas KPK Tak Dipilih Pemerintah

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 16 September 2019 20:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 16 337 2105635 dpr-usul-dewan-pengawas-kpk-tak-dipilih-pemerintah-VlrubP3ymN.jpg Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil (foto: Okezone.com/Harits)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Nasir Djamil mengusulkan agar dewan pengawas KPK dipilih lansung oleh DPR. Karena menurut dia parlemen mempunyai tugas untuk pengawasan, berharap diberi tanggungjawab penuh menyeleksi anggota dewan pengawas lembaga antirasuah.

"Menurut saya sebenarnya memang idealnya memang sebagai lembaga pengawas, DPR juga pengawas, DPR kan punya fungsi pengawasan, nah idealnya menurut saya memang itu dilakukan seleksinya oleh DPR, dari awal oleh DPR," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

 Baca juga: Jadi Pimpinan KPK, Ini Gebrakan Firli Bahuri

Kata Nasir, dalam menyeleksi calon-calon dewan pengawas DPR turut melibatkan ahli untuk menentukan apakah sosok tersebut cocok mengemban jabatan tersebut.

"DPR dalam menyeleksi dewan pengawas calon-calon anggota dewan pengawas itu bisa meminta bantuan dari ahli-ahli lain untuk membantu DPR menilai apakah orang ini layak dan patut untuk menjadi dewan pengawas KPK," tuturnya.

 Baca juga: Paripurna DPR Sahkan 5 Pimpinan KPK Terpilih Hasil Fit and Proper Test

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani menyatakan DPR secara prinsip tidak keberatan dengan daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan pemerintah dalam revisi UU KPK. Namun DPR belum sepakat tentang pemilihan anggota dewan pengawas.

"Secara umum, rasanya yang menjadi catatan dan itu tertuang dalam DIM Pemerintah itu DPR setuju kecuali Dewan Pengawas," kata Arsul.

Arsul mengatakan, hal itu menurut observasinya daripada sikap-sikap fraksi dalam diskusi. Menurutnya DPR tidak mau pemilihan anggota dewan pengawas diserahkan semuanya ke pemerintah. Karena khawatir menjadi alat untuk menembak partai di luar pemerintahan.

"Kalau ini diserahkan semua ke pemerintah nanti ada juga kekhawatiran nanti ini dipergunakan oleh partai yang ada dalam pemerintahan misalnya atau pihak yang ada di pemerintahan untuk kemudian 'menembak' memojokan di luar pemerintahan," tutur Arsul.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini