nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Melchias Markus Mekeng Tak Penuhi Panggilan KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 16 September 2019 20:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 16 337 2105609 melchias-markus-mekeng-tak-penuhi-panggilan-kpk-Ps72oJZZrn.jpg Melchias Markus Mekeng

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Markus Mekeng tidak menghadiri panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Seharusnya, dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan.

Mekeng sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

"Saksi tidak hadir Melchias Markus Mekeng," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Ilustrasi Gedung KPK

Menurut Febri, Mekeng tidak menghadiri pemeriksaan lantaran sedang melakukan perjalanan dinas. Namun, Febri memastikan, KPK akan melakukan penjadwalan ulang terhadap Mekeng. "Masih perjalanan dinas, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," ujar Febri.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah juga telah melayangkan surat pelarangan bepergian keluar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk Melchias Markus Mekeng selama enam bulan kedepan terkait perkara ini.

Dicegahnya Politikus Golkar itu guna kepentingan proses penyidikan. Pasalnya, hal itu agar memudahkan apabila sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan dari Mekeng.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo.

Baca Juga : KPK Perpanjang Pencekalan Samin Tan dan Anak Buahnya

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap sekitar Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu diberikan Samin Tan terkait pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini