nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Sahkan Revisi UU MD3 Terkait Penambahan Kursi Pimpinan MPR

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 16 September 2019 17:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 16 337 2105529 dpr-sahkan-revisi-uu-md3-terkait-penambahan-kursi-pimpinan-mpr-1G8mXpB3Gl.jpg Gedung DPR/MPR/DPD

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) atau UU No 2 tahun 2018 yang mengatur soal pimpinan MPR. Pengesahan itu dilangsungkan dalam Papat Paripurna ke-8 Tahun Sidang 2019-2020.

Awalnya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto menyampaikan laporannya terkait kesepakatan DPR dan Pemerintah soal penyesuaian jumlah pimpinan MPR.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna menanyakan persetujuan anggota dewan yang hadir.

"Apakah bisa kita sepakati revisi UU MD3 untuk diambil keputusan di sidang terhormat ini? Apakah revisi UU MD3 bisa disepakati menjadi UU?" ucap Fahri di ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Setuju," jawab seluruh anggota di ruang rapat.

Sementara, perwakilan dari Pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, alasan UU tersebut direvisi demi terwujudnya keseimbangan politik.

Ilustrasi.

"Perubahan yang simaksud untuk sesuai sila keempat untuk menjaga keseimbangan dan konstitusi guna memperkuat sistem politik yang demokratis," ujar Tjahjo.

Pemerintah turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR dan badan legislasi DPR atas adanya kesepakatan dalam revisi UU MD3 tersebut.

"Untuk mewakil presiden, telah bersama-sama untuk melakukan pembahasan tentang perubahan ketiga tentang MD3, pada kesempatan ini kami Pemerintah telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, khususnya badan legislasi atas persetujuan dan pandangannya, sehingga bisa mencapai persetujuan bersama," ujarnya.

Atas revisi UU ini, jumlah pimpinan MPR akan diubah jumlahnya. Sebelumnya pimpinan MPR diisi oleh 5 orang, kini resmi menjadi 10 orang. Kesepakatan itu sebelumnya sudah diambil dalam rapat Baleg pada Jumat 13 September 2019.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini