nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng Kembali Diperiksa KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 16 September 2019 12:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 16 337 2105353 politikus-golkar-melchias-markus-mekeng-kembali-diperiksa-kpk-oyXKQKIVAJ.jpg Politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Melchias Markus Mekeng. Ia diperiksa terkait dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, Mekeng akan menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan atas tersangka Samin Tan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata Febri, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Secara paralel, penyidik lembaga antirasuah juga melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Samin Tan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Febri.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah juga telah melayangkan surat pelarangan bepergian keluar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk Melchias Markus Mekeng selama enam bulan ke depan terkait perkara ini.

Gedung KPK

Dicegahnya politikus Golkar itu guna kepentingan proses penyidikan. Pasalnya, hal itu agar memudahkan apabila sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan dari Mekeng.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo.

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap sekitar Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu diberikan Samin Tan terkait pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini