Diusulkan Pelantikan Dipercepat, Komisioner KPK Terpilih: Itu Kewenangan Presiden

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Minggu 15 September 2019 15:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 15 337 2105094 diusulkan-pelantikan-dipercepat-komisioner-kpk-terpilih-itu-kewenangan-presiden-0j94u7Mpan.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Lili Pintauli Siregar menyatakan bahwa usulan percepatan pelantikan pimpinan KPK jilid V merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usulan percepatan pelantikan pimpinan KPK yang baru setelah mundurnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Penasehat KPK M Tsani. Selain itu. Pimpinan lembaga antirasuah itu secara terbuka telah menyerahkan tanggungjawab atau mendapat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi.

"Itu terserah Presiden kalau SK (Komisioner KPK) itu ada di Desember. (Pelantikan) itu kewenangan Presiden," ujar Lili saat menghadiri peringatan ke-15 tahun Bom Kuningan di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Baca juga: Pimpinan KPK Terpilih: Dewan Pengawas Sebaiknya Tidak Berurusan Teknis

 

Lili memastikan telah siap untuk menjawab sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2014-2019 mendatang. Apalagi, dirinya telah menyiapkan diri untuk maju sebagai Capim KPK sejak lama.

"Kalau kita mau menuju satu tempat kita harus siap untuk itu," jelasnya.

Lili enggan berpolemik terkait banyaknya sorotan terhadap Ketua KPK terpilih, Irjen Pol Firli Bahuri yang dituding telah melakukan pelanggaran kode etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

 Baca juga: DPR Minta Pimpinan Baru KPK Fokus Pencegahan Korupsi

Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum yang harus membuktikan tudingan kepada Firli. Pasalnya, hingga saat ini tudingan tersebut tak terbukti saat fit and proper test di DPR.

"Apapun ceritanya ini harus berdasarkan bukti dan putusan hukum yang ada. Kita harus melihat dan kita penuhi saja koridor itu. walaupun ini menjadi kesatuan sama saya tapi inilah mekanismenya dan saya harus mengikuti itu," bebernya.

Komisioner terpilih KPK akan diserahkan ke rapat paripurna DPR pada Senin 15 September 2019 pukuk 13.00 WIB. Lili mengaku tak tahu apakah selanjutnya DPR akan langsung menyurati Presiden Jokowi.

"Kita nggak tahu apakah nantinya langsung disurati ke Presiden untuk dipercepat sebagaimana aspirasi banyak orang, saya nggak tahu. Ini kewenangan Presiden," imbuhnya.

Lili menyayangkan masih adanya suara sumbang yang menyatakan tidak mempercayai kinerja pimpinan KPK jilid V. Ia pun menyayangkan bagaimana proses pemilihan Capim KPK yang terbuka melalui Pansel.

"Kita juga nggak menyatakan akan lebih baik. Ini kan bukan seperti makan cabe rawit ini kan semua sudah dibuka oleh Pansel. Seharusnya silakan mendaftar, punya nyali untuk diuji tidak. Punya integritas untuk diuji tudak. Itu saja bagi kita," tandasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini