nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Tolak 4 Poin Revisi UU KPK, Pukat UGM: Masyarakat Berharap Keseluruhan

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Sabtu 14 September 2019 07:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 14 337 2104746 jokowi-tolak-4-poin-revisi-uu-kpk-pukat-ugm-masyarakat-berharap-keseluruhan-OugEUclpTG.jpg Gedung KPK di Jakarta (Okezone.com/Arie)

JAKARTA – Presiden Jokowi menolak tiga poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman menilai sikap Jokowi itu tak banyak membantu KPK.

"Karena masyarakat dan aktivis itu berharap kalau Jokowi menolak secara keseluruhan RUU KPK, bukan menolak usulan-usulan tertentu di dalam RUU KPK," ucap Zaenur kepada Okezone, Sabtu (14/9/2019).

Jokowi sudah menyetujui revisi UU KPK dengan mengirimkan surat presiden kepada DPR yang menjadi dasar bagi parlemen membahas pengubahan UU KPK.Jokowi

Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

Namun, setelah dikritik banyak pihak, Jokowi menggelar konferensi pers, Jumat 13 September kemarin, menyatakan sikap menolak empat point dari revisi UU KPK.

Baca juga: AJI Desak Jokowi Tak Ikut dalam Upaya Mengebiri Kewenangan KPK

Zaenur menilai revisi UU KPK akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Karena ada banyak point yang berpeluang disetujui dan dikhawatirkan bisa memangkas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

Baca juga: Ini Poin yang Tak Disetujui Jokowi Dalam RUU KPK

"Jadi empat poin penolakan Presiden Jokowi itu masih tetap akan melemahkan KPK, karena Jokowi hanya menolak empat poin itu dari sekian banyak usulan yang diajukan oleh DPR dalam draft RUU KPK," terangnya.

Zaenur menyoroti salah satu poin revisi UU KPK yang tak disetujui oleh Jokowi, yakni penyidik KPK tidak hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga bisa dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Artinya, Presiden Jokowi ingi semua pegawai KPK itu berstatus sebagai ASN. Menurut saya sumber daya manusia KPK itu tidak tepat menggunakan sistem ASN, karena itu akan menghilangkan independensi KPK," ujar Zaenur.

Selain tak menyetujui penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan, tiga poin yang ditolak oleh Jokowi adalah tidak menyetujui kalau KPK harus meminta izin kepada pihak eksternal jika ingin melakukan penyadapan.

Kemudian, Jokowi tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, dan tak setujui pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diberikan kepada kementerian, serta lembaga lain.

1
2

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini