nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

ICW Tanggapi Jokowi yang Tolak 4 Poin Revisi UU KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 14 September 2019 04:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 14 337 2104711 icw-tanggapi-jokowi-yang-tolak-4-poin-revisi-uu-kpk-t4nKkimycT.jpg Gedung KPK, Jakarta (Okezone.com/Puteranegara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyetujui empat poin dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesian Corruption Watch (ICW) menanggapi sikap Jokowi.

ICW menganggap sikap Jokowi atas revisi UU tersebut sedikit mengurangi dosis pelemahan KPK dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ‎Meskipun, belum banyak menguatkan KPK.

"Dosis berat pelemahan KPK oleh DPR dikurangi sedikit oleh Presiden, tidak ada penguatan‎," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (13/9/2019).

Kurnia membeberkan sejumlah poin-poin yang menjadi sorotan atas sikap Jokowi terhadap revisi UU KPK insiatif DPR. Pertama, soal Dewan Pengawas (Dewas) y‎ang diusulkan DPR dan Presiden yang dianggap hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan.

"Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK. Konsekuensi, penyadapan KPK prosesnya lambat, dan bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap," imbuhnya.Jokowi

Presiden Jokowi (Okezone.com/Fakhri)

Sisi negatif dari adanya Dewan Pengawas yakni, penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika tidak mendapatkan izin. Akibatnya, kata Kurnia, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis dengan adanya izin tersebut.

Baca juga: Ini Poin yang Tak Disetujui Jokowi Dalam RUU KPK

"Putusan MK mengatakan bahwa penyadapan berpotensi melanggar privasi individu, oleh karena itu semua wewenang penyadapan, bukan hanya KPK, perlu diatur oleh UU khusus," katanya.

Kurnia menilai ‎argumentasi yang dibangun oleh DPR selama ini mudah untuk dibantah ketika menganalogikan KPK secara kelembagaan berjalan tanpa pengawasan saat melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Baca juga: AJI Desak Jokowi Tak Ikut dalam Upaya Mengebiri Kewenangan KPK

"Padahal, KPK adalah lembaga negara independen, yang mana sistem pengawasannya sudah berjalan dengan hadirnya kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat," ujarnya.

SP3 Korupsi

Kemudian, Kurnia juga menyoal soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurutnya, kekuatan besar yang dimiliki KPK pada saat ini yaitu kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi.

"Hal itu pun pernah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi saat pengujian materi terkait kewenangan SP3 di KPK," ucapnya.

Dalam proses penetapan tersangka sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor, kata Kurnia, KPK jelas harus memiliki tiga alat bukti untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan‎. Oleh karenanya, SP3 tidak berlaku bagi KPK karena adanya faktor tersebut.

"Konsekuensi, KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks (aktor, kerugian negara, kejahatan bersifat lintas negara), tapi hanya bisa menangani kasus kecil, yang cepat bisa diproses," katanya.

Penyidik

Selanjutnya, soal aturan yang mengharuskan penyelidik dan penyidik dari PPNS. Aturan itu, tekan Kurnia, berpotensi memperlambat kinerja KPK. Hal itu terlihat dari kinerja para PPNS yang ‎ada saat ini.

"PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh Kepolisian. Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," katanya.‎

1
2

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini