nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Harusnya Bisa Menunda Revisi UU KPK

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 14 September 2019 02:05 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 14 337 2104706 jokowi-harusnya-bisa-menunda-revisi-uu-kpk-NLrRKuCu8D.jpg Diskusi tentang revisi UU KPK di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta (Okezone.com/Rizky)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK direvisi oleh DPR RI, meski ditentang oleh berbagai kalangan. Jokowi harusnya bisa menunda revisi itu karena memiliki waktu 60 hari untuk mengkaji.

Hal itu disampaikan Direktur Lingkar Mardani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi ‘Jokowi dan Pelumpuhan KPK’ di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (13/9/2019).

"Walaupun kita bisa berdebat posisi Presiden tidak bisa menolak, tapi sebetulnya cepatnya merespon itu menunjukkan beliau tak berdaya dengan dominasi parpol," kata Ray Rangkuti.

Jokowi sebagaimana diketahui sudah mengirimkan surat presiden yang berisi setuju DPR merevisi UU KPK, meski mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk KPK sendiri.KPK

(Foto Okezone.com/Puteranegara)

Menurut Ray, berdasarkan undang-undang, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengkaji lebih dalam persoalan revisi UU KPK. Sayangnya, Jokowi tak menggunakan waktu itu. Ia terkesan cepat menyetujuinya.

Baca juga: Ini Poin-Poin Tak Disetujui Jokowi dalam Revisi UU KPK

"Kalau presiden tidak tersandera beliau setidaknya menunda revisi untuk dibahas tidak periode sekarang mungkin periode yang akan datang," ujar Ray.

Revisi UU KPK dinilai berpeluang memangkas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

Ray menilai jika memang revisi UU tersebut bertujuan untuk memperkuat KPK, maka harusnya dalam drafnya ditambah soal perbaikan sistem, bukan malah misalnya menambah Dewan Pengawas dan lainnya.

(sal)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini