nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasal Penodaan Agama di RKUHP Disebut Timbulkan Tafsir Subjektif

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 21:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104658 pasal-penodaan-agama-di-rkuhp-disebut-timbulkan-tafsir-subjektif-XPuGvIkQQm.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Dewan Permusyawarakatan Rakyat (DPR) berencana mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengesahan ini bahkan disebut-sebut akan dilaksanakan pada rapat paripurna terakhir DPR periode 2009-2014.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini Purwono mengungkapkan ada beberapa pasal yang kontroversial dalam revisi tersebut, salah satunya adalah terkait Ketentuan Penodaan Agama di Pasal 304 yang berbunyi “Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.”

Baca Juga: DPR Optimistis RKUHP Bakal Disahkan di Rapat Paripurna Terakhir

"Permasalahan dari Pasal ini adalah ketidakjelasan penilaian tentang 'apakah suatu perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan agama,' apabila hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan menimbulkan tafsir subjektif yang melukai azas keadilan publik atau umum," jelas Dini, Jumat (13/9/2019).

PSI, jelas Dini, mensyaratkan agar pasal ini memasukkan unsur yang lebih jelas untuk memidana seseorang yang memang dengan sengaja melakukan penghasutan untuk memusuhi agama lain (incitement to hatred).

Ilustrasi

"Unsur ini lebih jelas dan terukur. PSI tidak ingin ada seseorang yang dipenjara karena komentar yang menurut orang per orang telah menyinggung agama yang lain, dan berujung di jeruji besi karena desakan massa," jelasnya.

Pada intinya, lanjut Dini, PSI menolak ada warga negara yang dipidana hanya karena tafsir subjektif yang dipaksakan oleh segelintir orang, atau bahkan oleh mayoritas terhadap minoritas.

"KUHP itu harus generalis, harus menghormati prinsip kesamaan di depan hukum. Tapi tentu KUHP juga harus memberikan hukuman bagi mereka yang sengaja menyebar kebencian bahkan menghasut untuk membenci keyakinan dan agama orang lain. RKUHP yang sekarang tidak tegas dan tidak terang mengatur itu, karenanya wajib ditolak," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menuturkan bila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini masih dalam proses dalam pembahasan oleh Komisi III DPR. Ia meyakini, RUKHP bakal selesai di DPR periode 2014 2019.

(kha)

Berita Terkait

Revisi UU KUHP

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini