nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Sebut KPK Butuh Dewan Pengawas, Pengamat: Menjaga dari Otoritas Berlebih

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 20:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104612 jokowi-sebut-kpk-butuh-dewan-pengawas-pengamat-menjaga-kpk-dari-otoritas-berlebih-HBhFnQ6WPK.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan Dewan Pengawas yang sebagaimana ada dalam Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Pakar Hukum dari Universitas Lampung, Yhanu Setiawan sepakat dengan langkah Jokowi itu. Dia melihat pembentukan Dewan Pengawas merupakan suatu keniscayaan, sehingga diperlukan perubahan suatu regulasi institusi negara.

“Saya kira keniscayaan adanya perubahan pada suatu regulasi dan institusi kenegaraan,” ujar Yhanu, Jumat (13/9/2019).

Menurut Yhanu, sebagai negara yang berdemokrasi diperlukan cheks and balances agar tidak terdapat otoritas yang berlebih di sebuah lembaga negara seperti Dewan Pengawas ini.

Baca Juga: Jokowi: KPK Perlu Dewan Pengawas!

“Semua harus sejalan dengan spirit negara hukum dan demokrasi,” katanya.

Dia berpandangan adanya Dewan Pengawas bagi KPK nantinya bakal memberikan batasan yang jelas dan terukur untuk mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara.

Mulai dari etik dan perilaku pimpinan serta anggota lembaga antirasuah ini menjadi salah satu unsur penting yang perlu diawasi oleh Dewan Pengawas.

Joko Widodo

“Kita justru berharap, desain dan perancangan instrumen hukum anti korupsi pada saat ini lebih komprehensif dan komplementer dari yang sudah ada sebelumnya,” tegas Yhanu.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mangatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan Dewan Pengawas untuk menyeimbangkan kinerja lembaga antirasuah.

"Perihal keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi, hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

(kha)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini