nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penolakan Wadah Pegawai Terhadap Revisi UU KPK Dipertanyakan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 17:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104540 penolakan-wadah-pegawai-terhadap-revisi-uu-kpk-dipertanyakan-PaEE7LJ6s1.jpg Gedung KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersuara keras menolak Revisi UU KPK. WP bersama koalisi masyarakat pegiat antikorupsi kerap membuat pernyataan meminta Presiden Jokowi untuk menguatkan kinerja KPK dan mendengar segala masukan.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum dari Universitas Borobudur, Faisal Santiago merasa heran dengan WP KPK yang menolak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Saya tidak habis pikir teman-teman Wadah Pegawai KPK itu. Kenapa kok sepertinya ada ketakutan yang luar biasa,” kata Faisal kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

 Baca juga: Bukan Soal Revisi UU atau Tidak, yang Penting KPK Kuat

Menurutnya, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 saja sudah empat kali dilakukan amandemen. Apalagi, KPK hanya lembaga Adhoc dan sifatnya bagaimana memberantas korupsi, kenapa tidak mau direvisi menjadi lebih baik lagi.

“Orang malah jadi curiga dengan takutnya itu, jangan-jangan ada apa? Kalau saya melihatnya begitu. Karena, 17 tahun lalu dengan 17 tahun sekarang kan berbeda. Penanganannya, bukan semakin banyak yang ditangkap itu berhasil. Tetapi, bagaimana melakukan pencegahan,” sambungnya.

Selain itu, Faisal menyebut pengembalian uang kepada negara harusnya signifikan. Ternyata, sekarang uang yang dikembalikan KPK ke negara lebih kecil dari uang yang dikembalikan oleh kepolisian dan kejaksaan.

 Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Cepat Kirim Supres Revisi UU KPK ke DPR

Lalu, sambungnya, selama ini KPK tidak ada pengawasnya. Maka, sangat wajar usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Sebab, aneh sekali suatu lembaga tidak ada yang mengawasi. Padahal, presiden, polisi, jaksa dan hakim ada pengawasnya.

“Kok ini tidak ada pengawas KPK, perlu juga dibentuk dewan pengawas yang anggotanya saya pikir tidak harus dari polisi atau orang-orang yang berkepentingan tapi benar-benar orang yang bersih dan berpikirnya untuk kemajuan bangsa,” katanya.

Dengan demikian, Faisal mengatakan apabila WP KPK merasa usulan revisi UU KPK melemahkan harusnya sampaikan kepada publik. Namun, jangan asal main menolak tanpa argumen.

“Kan itu usulan, kalau ada yang merasa teman-teman KPK itu melemahkan ya tinggal berargumen. Nah, ini belum apa-apa saya melihat, membaca, mendengar. Itu kok sepertinya tidak mau terima yang begitu,” pungkasnya.

(wal)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini