nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bukan Soal Revisi UU atau Tidak, yang Penting KPK Kuat

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 17:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104535 bukan-soal-revisi-uu-atau-tidak-yang-penting-kpk-kuat-c2ptTeCnMJ.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi harus terus mendapat dukungan dari semua pihak di Indonesia. Polemik yang belakangan mencuat terkait revisi Undang-Undang KPK harus menjadi dorongan untuk sama-sama memperkuat lembaga antirasuah itu.

Koordinator Tim Pengacara Muda KNPI, Tegar Putuhena, mengatakan pihaknya secara tegas terus mendukung semua upaya pemberantasan korupsi, termasuk usaha menguatkan dan menyempurnakan kinerja KPK.

“Bagi kami bukan lagi soal direvisi atau tidak direvisi Undang-Undang tentang KPK, yang lebih penting adalah KPK bersih dan kuat. Bersih dari kepentingan oknum, bersih dari paham yang bertentangan dengan NKRI,” kata Tegar, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Tim pengacara muda KNPI dukung KPK yang bersih dan kuat (Foto: Istimewa)

Tegar mengatakan, pihaknya juga selalu mendorong agar KPK menjadi teladan dalam transparansi serta good corporate governance. Terlebih KPK sendiri mendapat predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan KPK pada 2018.

“Pemberantasan korupsi harus sesuai yang kita cita-citakan pada KPK sebagai anak kandung reformasi. Publik pasti bertanya, bagaimana lembaga antikorupsi sekelas KPK justru lalai dalam tata kelola keuangannya?” paparnya.

Tegar menambahkan, KPK juga harus mengklarifikasi dugaan penggelembungan anggaran pembangunan gedung baru KPK. Hal itu nampak dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017.

“Walau kelebihan dana itu sudah dikembalikan oleh KPK, ini menunjukkan memang benar telah terjadi mark up, ini harus ditindaklanjuti. Bagaimana kita mau bersih-bersih jika sapunya kotor," lanjutnya.

Baca Juga : Formappi: Firli Bahuri Bisa Jadi Sandera Koruptor

Baca Juga : Pimpinan dan Penasihat KPK Mundur, Ini Tanggapan Komisi III DPR

Adapun mengenai dewan pengawas yang akan dibentuk, KNPI menilai hal itu dibutuhkan KPK untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau politisasi hukum. Sama halnya dengan isu tumbuh suburnya paham khilafah di tubuh KPK, ini menjadi tantangan komisioner untuk mengatasinya.

“Katanya KPK sudah memiliki mekanisme pengawasan internal, coba buka data siapa internal KPK yang pernah melakukan pelanggaran dan kena sanksi? Penegakan hukum harus dilakukan by evidence bukan by momentum,” ungkapnya

(aky)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini