nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fahri Hamzah Minta Pimpinan KPK Baru Hentikan Segala Kegiatan Politik

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 15:43 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104472 fahri-hamzah-minta-pimpinan-kpk-baru-hentikan-segala-kegiatan-politik-jcC445qGD5.jpg Fahri Hamzah. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi III DPR RI telah menentukan lima Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023, yakni Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, pada Jumat, (13/9/2019) dini hari. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK karena memperoleh suara tertinggi.

‎Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengucapkan selamat dan menitipkan pesan keras untuk Firli Bahuri dan nama lain yang terpilih. ‎Dia meminta agar para pimpinan KPK jilid V segera menghentikan semua kegiatan politik setelah terpilih.

"Selamat kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen," tulis Fahri melalui akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Jumat (13/9/2019).

Fahri meminta agar Pimpinan KPK Jilid V nantinya bekerja sesuai dengan sistematis yang memperkuat koordinasi, supervisi dan monitoring. Tak hanya kepada Firli Cs, Fahri juga mengusulkan agar pimpinan KPK jilid IV segera demisioner.

Fahri Hamzah.

Kemudian, Fahri juga mengingatkan agar para pegawai KPK tidak menggelar aksi demonstrasi. Sejatinya, menurut Fahri, pegawai KPK ‎merupakan abdi yang dibayar untuk bekerja demi Negara, bukan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner. Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional, hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk Negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali ke LSM silakan mengundurkan diri hari ini juga," kata Fahri.

Fahri menegaskan bahwa KPK harus bersih dari kerja politik. Oleh karenanya, KPK harus bekerja independen. Ditekankan Fahri, asas yang harus diadab KPK yakni politik hukum negara sesuai dengan yang diamankan oleh konstitusi.

‎"Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai 'negara hukum yang demokratis'. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi," katanya.

1
2

Berita Terkait

Pansel KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini