nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi: SP3 Diperlukan KPK untuk Berikan Kepastian Hukum!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 13:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104378 jokowi-sp3-diperlukan-kpk-untuk-berikan-kepastian-hukum-Gt0lq3lSpx.jpg Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut dia, keberadaan SP3 memberikan kepastian hukum dan menjadi prinsip dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di lembaga antirasuah.

"Keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum harus menjadi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan untuk memberikan kepastian hukum," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/11/2019).

Baca Juga: Jokowi: KPK Perlu Dewan Pengawas!

Kepala Negara mengusulkan agar SP3 bisa diterbitkan dalam waktu dua tahun. Sementara DPR mengusulkan agar SP3 bisa diterbitkan dalam satu tahun setelah penyidik menganggap kasus tersebut tak cukup bukti.

"Kalau RUU DPR memberikan maksimal 1 tahun untuk mengeluarkan SP3, kami minta 2 tahun supaya memberikan waktu memadai KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan," ujarnya.

Joko Widodo

Usulan adanya kewenangan KPK menerbitkan SP3 tertuang dalam Pasal 40 draf RUU KPK. Lembaga antirasuah itu berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

KPK wajib melaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3 dan diumumkan kepada publik.

Selain itu, SP3 juga bisa dicabut oleh pimpinan KPK bila ditemukannya bukti baru dan atau berdasarkan putusan praperadilan.

(kha)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini