JAKARTA – Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, menilai dikotomi antara kalangan sipil atau militer yang cocok menjabat sebagai menteri pertahanan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus dihentikan.
Baca juga: Posisi Menhan di Periode Dua Jokowi Disarankan Diisi Kalangan Sipil
Pasalnya, menurut Stanislaus, hal terpenting adalah seorang menhan wajib memiliki tiga kriteria. Pertama, mampu memahami isu pertahanan di Indonesia; kedua, berkomunikasi dengan pihak militer; dan ketiga, mampu berkomunikasi secara politik.
"Memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa menteri pertahanan harus militer," ucap Stanislaus ketika berbincang dengan Okezone, Kamis 12 September 2019.
Baca juga: "Perang Modern" Jadi Ancaman Masa Depan, Posisi Menhan Diimbau Figur Berpengalaman
"Tetapi saya kira tidak juga harus seperti itu. Kita juga pernah mempunyai menteri pertahanan dari sipil yang cukup cakap, Mahfud MD, dan saya kira tidak ada masalah," terang Stanislaus.
