nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada Plus-Minus jika Kandidat Menhan Jokowi dari Sipil atau Militer

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Jum'at 13 September 2019 07:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 13 337 2104257 ada-plus-minus-jika-kandidat-menhan-jokowi-dari-sipil-atau-militer-4cBMoEkwCQ.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, menilai dikotomi antara kalangan sipil atau militer yang cocok menjabat sebagai menteri pertahanan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus dihentikan.

Baca juga: Posisi Menhan di Periode Dua Jokowi Disarankan Diisi Kalangan Sipil

Pasalnya, menurut Stanislaus, hal terpenting adalah seorang menhan wajib memiliki tiga kriteria. Pertama, mampu memahami isu pertahanan di Indonesia; kedua, berkomunikasi dengan pihak militer; dan ketiga, mampu berkomunikasi secara politik.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone)

"Memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa menteri pertahanan harus militer," ucap Stanislaus ketika berbincang dengan Okezone, Kamis 12 September 2019.

Baca juga: "Perang Modern" Jadi Ancaman Masa Depan, Posisi Menhan Diimbau Figur Berpengalaman

"Tetapi saya kira tidak juga harus seperti itu. Kita juga pernah mempunyai menteri pertahanan dari sipil yang cukup cakap, Mahfud MD, dan saya kira tidak ada masalah," terang Stanislaus.

Lebih lanjut ia menilai menhan dari kalangan sipil atau militer memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, Stanislaus menyarankan pemerintah mampu memberikan kriteria terhadap kandidat menhan nanti.

"Memang tidak mudah mencari orang yang mengerti isu pertahanan dan mampu berkomunikasi dengan militer selain dari militer itu," ungkap Stanislaus.

"Tetapi jabatan menteri itu kan jabatan politis. Jika orang itu dari militer, kelemahannya di sisi politik. Nanti dia harus berkomunikasi politik. Ini plus-minusnya, jadi yang paling baik adalah memberi kriteria," tuturnya.

Baca juga: Hendropriyono Tegaskan Pemilihan Menteri Hak Prerogatif Presiden

Jajaran menteri Kabinet Kerja. (Foto: Okezone)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini