nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UU KPK Dinilai Harus Diperbaiki agar Kuat

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 12 September 2019 21:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 12 337 2104178 uu-kpk-dinilai-harus-diperbaiki-agar-kuat-xl6fnXy6O5.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Instagram/@official.kpk)

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar harus dilakukan karena sudah tertinggal perkembangan zaman.

"Hukum itu selalu memang harus diperbaiki, itu sebuah naluriah hukum. Jadi memang sebenarnya KPK itu perlu diperbaiki, perlu diperkuat dengan caranya revisi UU KPK," kata Akbar, Kamis (12/9/2019).

Namun begitu, Akbar mengakui ada beberapa pasal dalam draf usulan DPR yang bisa mengurangi independensi KPK. Tapi, sebagian lainnya patut diapresiasi.

Salah satu usulan yang tepat, lanjut dia, adalah soal kewenangan SP3. Dengan kewenangan tersebut, KPK bisa menghentikan kasus-kasus yang memang secara hukum sudah tidak mungkin dituntaskan.

KPK

Baca Juga: DPR: Revisi UU KPK untuk Mengatur Bukan Menguatkan atau Melemahkan

Karena, kata dia, misalnya alat bukti selesai (tidak cukup) atau terdakwa meninggal dunia. Kalau tersangka meninggal dunia itu dalam KUHAP bahwa polisi dan jaksa bisa menghentikan perkara.

“Tapi sekarang kalau di KPK ini mau diapain? Tidak bisa diapa-apain jadi mangkrak kasusnya. Sekarang ada 18 kasus mangkrak di KPK," tegasnya.

Akbar juga setuju adanya dewan pengawas yang berwenang mensupervisi operasi penyadapan di KPK. Menurut dia, setiap lembaga itu perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of authority.

"Sebenarnya di negara lain itu bahkan pengadilan yang berwenang memberi izin penyadapan. Tapi, di Indonesia bagus nih kita coba bikin badan pengawas independen, yang penting lembaganya ini harus hati-hati," pungkasnya.

(edi)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini