nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penolakan Revisi UU KPK Diminta Jangan Sekadar Opini dan Asumsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 12 September 2019 21:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 12 337 2104168 penolakan-revisi-uu-kpk-diminta-jangan-sekadar-opini-dan-asumsi-fbXEWx4pd3.jpg KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus bergulir. Mereka yang menolak menganggap revisi UU tersebut akan melemahkan KPK.

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid mempertanyakan pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK. Menurutnya, apakah sudah menyertakan hasil penelitian dan kajian mendalam secara akademik sesuai prinsip keilmuan.

Bila penolakan itu tanpa adanya penelitian dan kajian, sama saja dengan pengingkaran terhadap prinsip keilmuan suatu entitas akademisi.

"Hal yang demikian itu dapat dikualifisir sebagai sikap yang tendensius, prematur dan ceroboh. Idealnya penolakan itu harus disertai dengan naskah kajian komprehensif serta penelitian yang mendalam dan substantif, dan bukan berdasar pada opini serta asumsi semata," ujar Fahri melalui keterangan tertulis, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: DPR Terima Surat Presiden Jokowi Terkait Revisi UU KPK

KPK

Fahri menegaskan, revisi UU KPK merupakan keniscayaan legislasi. Sebab, menurutnya sudah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis, dan komparatif. Selain itu, mengikuti kaidah pembentukan UU sebagaimana diatur UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Revisi UU KPK akan menjadi legitimate, baik secara yuridis maupun politis untuk kepentingan pemberantasan korupsi di masa depan.

Fahri menyatakan, mengenai sederet isu yang diangkat dalam penolakan revisi UU KPK. Basis analisis dalam draf revisi UU KPK saat ini merupakan gabungan serta evaluasi terhadap rezim pencegahan dan penindakan sebagai instrumen vital dan strategis KPK selama ini. Sehingga akan menjadi konsen politik hukum DPR dalam revisi terbatas atas UU KPK.

"Ada semacam rencana penataan signifikan atas hal tersebut yang diorientasikan ke depan tentunya," ujarnya.

Baca Juga: Pukat UGM: Revisi UU KPK adalah Upaya Pelemahan

Isu dalam revisi UU KPK yang dimaksud, di antaranya keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, status pegawai KPK, posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, kedudukan hukum KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif, dan kewenangan SP3.

Alumni program Doktor Hukum Tata Negara pada kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini menambahkan, dengan adanya surat presiden (Surpres) yang dikirim ke ketua DPR, maka pembahasan RUU bisa dilakukan. Hal itu sesuai teknis ketatanegaraan pada ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sambung Fahri, seperti mengenai pendalaman filosofi pencegahan dengan rehabilitasi yang berorientasi pada keadilan restoratif dan sistem pemidanaan yang bertumpu pada prinsip deterrent effect atau efek jera.

"Konsep penghukuman ini menjadi penting untuk didalami secara serius dan substantif dalam rangka membangun sistem hukum Tipikor yang kuat dan kredible ke depan. Ini merupakan momentum penting untuk diselesaikan," katanya.

Fahri berharap semua kalangan dapat menyikapi semua ini dengan pikiran yang jernih dan masukan serta argumentasi akademik yang lebih konstruktif demi perbaikan bangsa dan negara ke depan. Mengingat, dasar dari revisi UU KPK adalah dalam rangka memperkuat KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1
2

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini