nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkumham Soroti Fenomena Cyber Bullying

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 11 September 2019 23:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103713 menkumham-soroti-fenomena-cyber-bullying-fGQU9spdJ4.jpg Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyoroti fenomena cyber bullying, cyber victimization pada saat kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dari September 2018 sampai April 2019. Menurutnya, media sosial telah digunakan untuk menyebarkan hoaks sebagai gejala cyber bullying.

“Internet, khususnya dalam platform media sosial, telah digunakan untuk menyebarkan hoaks, yang tidak lain ialah gejala cyber bullying,” kata Yasonna saat Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kriminologi berjudul “Dampak Cyber Bullying Dalam Kampanye terhadap Masa Depan Demokrasi di Era 5.0” seperti dalam siaran pers, Rabu (11/9/2019).

Ilustrasi

Menurutnya, internet dibuat oleh manusia dan harus dimanfaatkan ke arah yang lebih manusiawi. Ia pun mengajak pengguna internet lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memasuki momentum era society 5.0, yaitu era memanusiakan kembali manusia di hadapan teknologi digital.

“Pada kesempatan ini izinkanlah saya mulai mengkampanyekan: Save Democracy #medsostanpabully,” ujarnya.

Baca Juga: Wiranto ke KPI: Jangan Sampai Penyiaran Dimanfaatkan Membuat Kegaduhan

Pemilu 2019, sambung Yasonna, ricuh dengan political cyber bullying dan cyber victimization. Ada perang ‘meme’, tweet war, dan komentar-komentar tendensius menjatuhkan lawan hingga membuat tensi politik kian panas.

Pesta demokrasi yang harusnya menjadi pendidikan politik dan sarana rekrutmen putra-putri terbaik bangsa turun kualitas menjadi malapetaka sosial karena terciptanya polarisasi keras di tengah masyarakat. Sebuah kondisi yang bisa saja terasa dampaknya hingga saat ini.

Belum lagi ada sebagian orang sering menganggap demokrasi sebagai kesempatan orang menyatakan pendapat sebebas-bebasnya di era digital 4.0. Menurutnya, jika dibiarkan terus menerus, situasi ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depannya.

“Demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah ini akan tertimbun sampah yang merusak ruang publik dan ekologi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Baca Juga: Beredar Instruksi Kapolri soal 'Biaya Tilang' Baru, Polisi: Hoaks!

Para kriminolog, para peneliti dan para ilmuwan sosial diajak Yasonna untuk menjelaskan fenomena cyber crime, cyber bullying dan cyber victimization lebih terang secara ilmiah. Sehingga ke depannya, akan terbentuk solusi-solusi yang mengurangi atau bahkan menghilangkan political cyber bullying.

Diharapkan hadirnya era society 5.0 juga membantu manusia-manusia, termasuk di Indonesia lebih bijak dalam menggunakan teknologi internet. Dengan begitu, era demokrasi digital bisa digunakan untuk mengampanyekan hal-hal baik dari praktek berdemokrasi. Dan kemudian hari, demokrasi bisa diolah menjadi modal sosial membawa energi positif memajukan, memakmurkan dan menyejahterakan bangsa dan negara.

Pengukuhan Yasonna dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Kemudian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir sebagai perwakilan senat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini