nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pakar Komunikasi: Provokasi Veronica Koman Potret Medsos "Senjata Digital"

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 11 September 2019 22:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103695 pakar-komunikasi-provokasi-veronica-koman-potret-medsos-senjata-digital-eazZeZKAoS.jpg Veronica Koman (Foto: Ist)

JAKARTA – Kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahaya yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI) adalah serangan berita bohong atau hoaks di media social terbukti benar. Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya itu pada 2017 lalu.

Melalui unggahannya di media sosial Twitter pada 18 Agustus 2019, seorang warga Negara Indonesia (WNI) Veronica Koman, membuat postingan bernada hoaks dan provakasi. Hasilnya memantik kerusuhan warga Papua di Surabaya, Jawa Timur dan Jayapura, Papua.

Baca Juga: Menkominfo: Pemblokiran Twitter Veronica Koman Tergantung Penyidik

Menurut Pakar Komunikasi Sony Subrata, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, belakangan ini telah menjadi sarana atau wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan diri, saling berkomunikasi, berinteraksi dengan para pengguna yang lainnya.

"Media sosial itu bagai pisau tajam bermata dua. Kehadirannya di Indonesia telah mempersatukan banyak teman yang terpisah, mengumpulkan keluarga yang berbeda lokasi dan memperkenalkan teman-teman baru,” katanya melalui siaran pers, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

“Media sosial di Indonesia juga terbukti mempersatukan cinta kita akan NKRI dan membuat kita semakin menghayati pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi, media sosial juga merupakan senjata digital yang digunakan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa dan negara kita,“ imbuhnya.

Ilustrasi

Menurutnya, yang terjadi di Surabaya dan Papua merupakan dampak negatif dari penggunan media sosial yang tidak mempunyai batasan sama sekali. Provokasi yang dilakukan itu terbilang efektif hingga menimbulkan korban jiwa.

"Kasus yang terbaru adalah insiden rasial yang kemudian memicu kerusuhan di Papua. Provokasi dilakukan oleh beberapa pihak dari dalam dan luar negeri yang menggunakan media sosial. Provokasi ini terbukti efektif dan akhirnya mengakibatkan munculnya korban luka dan bahkan meninggal dunia, selain kerugian materi dan kerusakan fisik gedung diberbagai tempat,” katanya.

Baca Juga: Lacak Keberadaan Veronica Koman, Polisi Datangi Konjen Australia

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) langsung membuat kebijakan pembatasan akses internet di wilayah Papua. Langkah ini diambil untuk meminamalisir dampak lanjut berita hoaks.

"Melihat pola pemanfaatan media sosial yang digunakan untuk membenturkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain dari dalam maupun luar negeri, maka insiden di Papua ini akan sangat mudah diduplikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

“Pembatasan akses internet oleh Pemerintah telah dipersepsikan secara negatif di berbagai negara, padahal tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran hoaks dan berita bohong yang begitu masif disebarkan," tambah Sony.

Sony menyarankan, untuk menuntaskan persoalan tersebut, pemerintah perlu lebih tegas dan mempunyai rencana strategis untuk bisa memahami pola komunikasi di media sosial yang bisa mengancam keutuhan NKRI.

“Media sosial saat ini adalah senjata digital yang bisa digunakan oleh siapa saja, baik yang di dalam maupun di luar negeri untuk mengancam keutuhan NKRI. Untuk itu, Pemerintah perlu tetap tegas, sekaligus lebih strategis dalam memahami pola komunikasi di media sosial agar bisa mengantisipasi ataupun meredam gejolak sosial yang dipicu dengan penyebaran informasi dan disinformasi di ranah digital,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini