nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Revisi UU KPK, Capim Lili Setuju SP3 tapi Tolak Dewan Pengawas

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 11 September 2019 16:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103527 revisi-uu-kpk-capim-lili-setuju-sp3-tapi-tolak-dewan-pengawas-7kdXeRZ1Yr.jpg Lili Pintauli Siregar sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - ‎Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengaku setuju adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi jika untuk penguatan lembaga antirasuah.

Tapi, Lili hanya setuju dengan beberapa poin yang ada di dalam draf revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut. Poin yang disetujui Lili yakni, terkait dengan adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk KPK.

"Saya pertama melihat yang setuju adanya SP3 karena ini juga tidak menutup kalau ada bukti lain ini bisa dibuka kembali," kata Lili saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai Capim KPK di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Capim Lili Curhat ke Komisi III soal Buruknya Pola Komunikasi KPK 

Menurut Lili, SP3 berguna untuk menjawab kegelisahan orang-orang yang sudah lama berstatus sebagai tersangka mendapatkan hak-haknya. Sebab, banyak yang dirugikan jika KPK menetapkan orang sebagai tersangka namun tidak memiliki kecukupan alat bukti.

"Misalnya, beberapa kasus di LPSK ketika terjadi pemblokiran, ketika terjadi pencekalan, ini berdampak investasi mereka yang macet, berdampak perusahaan tidak berjalan, gaji buruh tidak dibayar, padahal status hukum tidak ada kepastian waktu setahun atau dua tahun," ujarnya.

 KPK

Meskipun setuju dengan poin SP3, namun Lili menolak poin yang menginginkan adanya Dewan Pengawas (Dewas) untuk KPK. Menurut Lili, poin adanya dewan pengawas sangat mempengaruhi tekhnis kinerja KPK.

"Saya tidak setuju kalau berhubungan dengan teknis. Karena teknis banget kalau saya lihat dari media, bagaimana mungkin itu kalau soal perizinan, karena KPK kan lembaga yang unik, yang beda dengan lainnya," ucapnya.

Baca Juga: Capim KPK Lili Pintauli Akui Harta Kekayaannya Rp700 Juta, Bukan 70 Juta

(Ari)

Berita Terkait

Pansel KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini