nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pakar Hukum: Cara Preventif Lebih Efektif Cegah Korupsi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 11 September 2019 21:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103489 pakar-hukum-cara-preventif-lebih-efektif-cegah-korupsi-Apm4rMlZhU.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik yang berada di pusat maupun dianggap efektif mencegah praktik korupsi.

Melalui TP4, cara-cara preventif dinilai lebih efektif ketimbang tindakan represif khususnya dalam upaya menekan jumlah kerugian negara.

Pakar Hukum Administrasi Negara, Yos Johan Utama menyebut bahwa TP4 lebih mengedepankan upaya nonpenal atau di luar jalur hukum, yakni dengan cara pencegahan mulai dari pelaksanaan, pengadaan, hingga kegiatan proyek rampung.

"TP4 ini bagus. Ini menjadi sesuatu hal bahwa kita menghindari adanya tindakan pidana korupsi. Itu bukan kemudian sebagai obat terakhir tetapi justru kita kemudian menggunakan sarana nonpenal ini untuk mencegah terjadinya korupsi," kata dia, Rabu (11/9/2019).

TP4 bentukan Kejagung menurutnya positif, karena telah sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan upaya pencegahan sebagai strategi pemberantasan korupsi.

Ilustrasi Korupsi

Penegakan hukum lanjutnya, tidak dapat disamakan dengan industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari tingkat penanganan perkara. Penegakan hukum menurutnya, justru dianggap berhasil manakala mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Kendati TP4 dinilai positif, Yos juga meminta Kejagung membuat regulasi yang benar-benar menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana. Istilahnya closed system regulation yang dikenal dalam hukum administrasi negara.

"Selama ini, regulasi selalu diikuti dengan sanksi. Nah, dengan sanksi itu justru menunjukkan bahwa regulasi itu lemah karena ditutup dengan sanksi. Seharusnya regulasi administrasi yang bagus adalah yang membuat orang tidak bisa berbuat jahat. Itu tanpa sanksi pun bagus, bisa, karena apa? Karena dia tidak mungkin melakukan, tidak bisa berbuat jahat, bukan karena tidak mau tapi karena tidak bisa," ulasnya.

Ia menjelaskan, agar pelaksanaan pengamanan dan pengawalan proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai harapan, maka seluruh personel TP4 menurutnya wajib menjaga integritas.

"Regulasi itu kadang tidak sempurna. Celah pasti ada. Ibarat sudah dibuat tetapi masih ada yang berani melakukan korupsi. Ini langkah maju," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini