nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bamsoet Sebut Belum Terima Surat Presiden Soal Revisi UU KPK

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Rabu 11 September 2019 14:19 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103452 bamsoet-sebut-belum-terima-surat-presiden-soal-revisi-uu-kpk-cmN1aV2MIQ.jpg Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan kalau sampai saat ini surat presiden (Surpres) dari Jokowi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diterima oleh pihaknya.

Pasalnya, kemarin Bamsoet mengungkapkan kalau surpres yang diterimanya hanya soal revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3), dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

"Yang untuk revisi UU KPK belum sampai, saya belum cek lagi apakah sudah sampai ke DPR," ujar Bamsoet saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

 Baca juga: Margarito Nilai Revisi UU KPK Masuk Akal untuk Menyehatkan Negara

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa pembahasan mengenai revisi UU KPK tidak hanya dikerjakan oleh dewan parlemen, kendati juga harus dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga, bagaimana nasib revisi UU KPK nantinya, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa hal tersebut akan ditentukan oleh kedua belah pihak itu.

"Undang-Undang dibuat dan dikerjakan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan DPR, mengebut pelan-pelan atau sedang-sedangg itu tergantung pada dua pihak itu," terangnya.

 Baca juga: Minta Pendapat Pakar, Jokowi Sudah Punya Gambaran soal Revisi UU KPK

"Yang bisa jawab pihak DPR dan dari pemerintah, nanti diutus, saya kan hanya jubir parlemen menyampaikan apa yang sudah terjadi. Enggak bisa menyampaikan apa yang belum terjadi," tutup Bamsoet.

(wal)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini