nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Margarito Nilai Revisi UU KPK Masuk Akal untuk Menyehatkan Negara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 11 September 2019 13:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103441 margarito-nilai-revisi-uu-kpk-masuk-akal-untuk-menyehatkan-negara-XQz2GBRD5a.jpg Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis (foto: Okezone.como)

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk akal untuk menyehatkan negara.

“Semua gagasan yang muncul menyertai revisi UU KPK, menurut saya masuk akal dari sisi tata negara. Sehingga, presiden tidak perlu ragu untuk mengambil sikap melakukan perubahan UU KPK,” kata Margarito, Rabu (11/9/2019).

 Baca juga: Minta Pendapat Pakar, Jokowi Sudah Punya Gambaran soal Revisi UU KPK

Margarito pun melihat ada ketidakpastian sejumlah pasal dalam UU KPK, sehingga harus diperjelas misalnya soal pencegahan, bagaimana model pencegahan itu. Karena, hal tersebut tidak memberikan kepastian apa-apa. Padahal, kata dia, tipikal hukum pidana itu memberikan kepastian.

“Kenapa tipikal hukum pidana itu kepastian? Untuk menghindari tindakan suka-suka atau kesewenang-wenang. Pada titik itu, maka usaha untuk membuat ketidakpastian itu berubah menjadi pasti adalah hal yang imperatif dalam konteks negara hukum demokratis,” jelas dia.

 Baca juga: Terima DIM Revisi UU KPK, Jokowi Tegaskan Jangan Ada Pembatasan yang Tidak Perlu

Kemudian, Margarito mengatakan status hukum KPK juga harus diperjelas. Sebab, yang namanya penegakan hukum atau pelaksanaan hukum itu kewenangan pemerintah. Maka, perlu disadari semua orang bahwa KPK sama sekali tidak punya karakter peradilan.

“Itu kerjaannya eksekutif. Karena kerjaannya eksekutif, maka lembaga itu secara tata negara mesti berada dibawah kendali presiden atau dibawah rumpun kekuasaan presiden. Suka tidak suka atau senang tidak senang, kalau mau sehat secara tata negara maka itu yang harus diluruskan,” katanya.

Di samping itu, Margarito juga menanggapi usulan pembentukan dewan pengawas. Menurut dia, hal ini harus diperjelas definisinya siapa saja yang bisa masuk kualifikasi pengawas dan apa saja kewenangan pengawas tersebut.

“Hal pokok lainnya tentu harus intensifkan koordinasi dan supervisi (korsup),” pungkasnya.

(wal)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini