nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

IPW Minta Komisi III Tidak Meragukan Hasil Kerja Pansel Capim KPK

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 11 September 2019 00:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 11 337 2103219 ipw-minta-komisi-iii-tidak-meragukan-hasil-kerja-pansel-capim-kpk-itgyvQ4zCu.JPG Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisi III DPR RI tidak mendengarkan saran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Neta saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 10 September 2019.

Baca juga: Komisi III DPR Didesak Teliti Rekam Jejak 10 Capim KPK 

"Kita berharap Komisi III jangan meragukan hasil kerja pansel. Jangan dengar omongan-omongan orang-orang KPK, ICW, LBH. Komisi III tutup kuping dan segera pilih lima nama terbaik, kemudian tetapkan segera ketua baru, sehingga KPK bisa tampil dengan paradigma baru," tutur Neta.

RDPU Komisi III DPR RI dengan IPW. (Foto: Muhamad Rizky/Okezone)

Ia mengatakan KPK sangat bobrok dalam menjalankan tugas melakukan pemberantasan kasus korupsi. Neta menyebut salah satunya kasus mantan Dirut Pelindo II RJ Lino yang bertahun-tahun tanpa kepastian. Padahal, kata dia, RJ Lino sudah ditetapkan tersangka, namun kasusnya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

"Ada kebohongan publik di KPK. Mereka tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dua alat bukti. Kita lihat ada kebohongan publik. Kalau tidak melakukan kebohongan publik, mereka punya dua alat bukti untuk bawa Lino ke pengadilan atau tersangka lain seperti Satar, tapi faktanya nasib mereka diambangkan dan kita lihat cara-cara KPK ini tidak adil dan tidak berhati nurani tidak berkepastian hukum dan zalim," ungkap Neta.

Baca juga: DPR Minta Capim KPK Teken 'Kontrak Politik' saat Fit and Proper Test 

Dia melanjutkan, kebobrokan KPK lainnya terkait status wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI. Hal tersebut sebagai bukti KPK tidak tertib administrasi dan keuangan.

Oleh karena itu, kata Neta, IPW mendukung Polri dan Kejagung memeriksa KPK atas potensi dugaan korupsi. Sebab, KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi dan tidak bisa kebal hukum.

Neta juga menyinggung kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan yang dinilai tidak ada kejelasan. Bahkan, kata dia, Novel saat ini bisa terus memeriksa orang tapi kebal hukum terhadap dirinya sendiri.

"Jangan biarkan tersangka pembunuhan bercokol sebagai penyidik di KPK. Tapi nyatanya Novel tetap jadi penyidik, kebal hukum, perkara pembunuhan dilakukan Novel di Bengkulu sudah P21, tapi sampai saat ini Novel masih sangat kebal hukum meski statusnya tersangka pembunuhan," paparnya.

Baca juga: Revisi UU KPK Akan Jadi Topik di Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK 

Terakhir, ucap Neta, soal peegawai KPK yang harusnya tergabung dalam Korpri dan terikat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu pemerintah bisa memutasi pegawai KPK ke instansi dan departemen lain.

Pansel Capim KPK. (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)

"Faktanya pegawai KPK membentuk wadah pegawai, dan mereka melakukan pembangkangan dengan cara membuat mosi penandatanganan terhadap capim KPK. Bahkan, mereka melakukan aksi demo. Oknum pegawai KPK ini menebar fitnah bahwa capim KPK bermasalah, padahal tidak ada satu bukti yang pernah ditunjukkan oknum tersebut bahwa capim KPK bermasalah," tegasnya.

Baca juga: Uji Makalah Selesai, Ini Jadwal Fit and Proper Test Capim KPK 

Adapun RDPU ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III dari PDIP Herman Hery. Selain IPW, RDPU juga dihadiri beberapa elemen masyarakat sipil, di antaranya Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu dan Presidium Nasional Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional.

1
2

Berita Terkait

Pansel KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini