nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dukung Revisi UU, Massa Ingatkan KPK Bukan Milik Segelintir Orang

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 10 September 2019 22:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 10 337 2103207 dukung-revisi-uu-massa-ingatkan-kpk-bukan-milik-segelintir-orang-xQKeYVUHao.jpg Gedung KPK, Jakarta (Foto: Ist)

JAKARTA - Massa yang menamakan dirinya Corong Rakyat menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka menyuarakan bahwa KPK adalah milik rakyat, bukan segelintir orang.

"Kami hadir disini untuk mengingatkan bahwa red karpet menuju Gedung KPK ini untuk mengetuk hati segelintir pegawai KPK agar melek matanya bahwa lembaga itu milik semua rakyat Indonesia bukan milik segelintir kelompok," ujar Koordinator Aksi, Ahmad di depan Gedung KPK, Selasa (10/9/2019).

Mereka menggelar karpet merah sebagai sindiran sekaligus simbol perlawanan terhadap bentuk penolakan adanya intervensi pemilihan calon pimpinan (Capim) KPK dan dukungannya pada revisi Undang-Undang tentang KPK.

"Red karpet ini sebagai sindiran dan perjuangan rakyat agar UU KPK bisa direvisi dan pemilihan Capim KPK tidak di intervensi," kata Ahmad.

Baca Juga: NU Dukung Revisi UU karena Tak Melemahkan KPK

KPK

Revisi UU KPK, menurut Ahmad, sangat dibutuhkan agar KPK punya sistem yang mengawasi serta dapat memperkuat keberadaan lembaga itu sendiri. Lagi pula tidak ada lembaga yang tidak diawasi.

“Rakyat Indonesia setuju kalau DPR membentuk dewan pengawas. Sebab, tidak ada lembaga yang tidak diawasi. Justru revisi UU KPK menguatkan, bukan untuk melemahkan,” ujarnya.

Menurut Ahmad, KPK gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi, karena operasi tangkap tangan terus terjadi tetapi angka korupsi ikut melonjak. Artinya, KPK gagal dalam melakukan pencegahan.

"KPK gagal melakukan pencegahan. OTT terus tapi korupsi nambah. KPK gagal menyelamatkan uang rakyat, justru menghabiskan uang rakyat. Lebih besar pasak daripada tiang, jadi sudah tepat UU nya di revisi, bila perlu pimpinan KPK jangan ada yang tergolong anarko antisistem," tuturnya.

Baca Juga: Revisi UU KPK Suatu Kebutuhan, tapi Pembahasannya Harus Transparan

Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun dipertanyakan Ahmad karena KPK tidak transparan terutama dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang sitaan. Bahkan, pihaknya pun melihat pegawai KPK seperti partai oposisi yang kerap bikin gerakan sendiri.

"Digaji negara pakai uang rakyat, sudah kebablasan ini sudah melanggar," katanya.

Ahmad menambahkan, gerakan pegawai KPK yang dipimpin Saut Situmorang telah melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana, mereka protes dengan menutup logo antirasuah dengan kain hitam pada Minggu 8 September.

“Pegawai KPK itu kan statusnya aparatur sipil negara. Tindakan mereka sudah melanggar UU ASN itu sendiri. Harusnya mereka mengabdi, bukan jadi oposisi. Apa mereka mau kudeta, kok sak karepe dewe,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini