nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Revisi UU KPK, Rektor IPB Minta DPR Tak Khianati Kepercayaan Rakyat

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 10 September 2019 14:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 10 337 2102965 soal-revisi-uu-kpk-rektor-ipb-minta-dpr-tak-khianati-kepercayaan-rakyat-Gx2OWZFPGE.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria meminta kepada seluruh anggota DPR untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat dengan melakukan revisi Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Arif menjelaskan, para anggota parlemen akan mengkhianati kepercayaan rakyat apabila keukeuh untuk melakukan revisi UU KPK. Mengingat, sampai saat ini, rakyat masih memberikan kepercayaan tinggi kepada KPK dalam memberangus praktik korupsi di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Arif usai meneken MoU dengan pimpinan KPK soal pendidikan antikorupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

"Saya kira soal RUU memang ini kan bagian dari proses politik yang ada di DPR. Namun yang kami harapkan dari DPR juga mencermati dari dinamika perkembangan respons publik karena bagaimana pun juga kepercayaan publik terhadap KPK sangat-sangat tinggi," kata Arif.

Baca juga: Tokoh Lintas Agama Sepakat Tolak Revisi UU KPK

Faktor lainnya, kata Arif adalah sampai dengan dewasa ini, masyarakat masih mendapatkan manfaat positif dari kehadiran lembaga antirasuah. Oleh sebab itu, dia meyakini, DPR akan mempertimbangkan aspirasi rakyat yang berkembang mengenai revisi UU KPK.

"Saat ini, saya kira apa yang dirasakan oleh publik manfaatnya KPK dalam rangka memberantas korupsi ini, ternyata korupsi telah merusak tidak hanya moral tetapi juga merusak ekonomi bangsa. Maka mestinya DPR saya yakin bisa lebih jernih memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat ini," papar Arif.

Sementara dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Guru Besar IPB M Yusran Massijaya menyatakan bahwa KPK harus tetap independen.

"Jadi, KPK harus kita dukung agar dia benar-benar bisa independen. Kalau dia tidak independen itu akan sulit kita menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya," ujar Yusran dikesempatan yang sama.

Baca juga: Revisi UU KPK, Posisi Jokowi Penyelamat atau Pembunuh KPK?

Menurut Yusran, revisi UU KPK tersebut seharusnya untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Apabila revisi UU itu nantinya melemahkan, maka kata dia justru akan mengkhianati kepercayaan rakyat.

"Kalau saya pikir berdasarkan data yang saya lihat, sebaiknya kita mulai mengkaji di titik mana yang harus kita perbaiki bukan melemahkan perannya. Kalau dia dikendalikan oleh lembaga lain itu nanti akan sulit, akan sangat sulit melaksanakan memberantas korupsi," tutup dia.

(wal)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini