nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPAI, PB Djarum dan Pertaruhan Prestasi Bulutangkis

Qur'anul Hidayat, Jurnalis · Selasa 10 September 2019 07:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 10 337 2102774 kpai-pb-djarum-dan-pertaruhan-prestasi-bulutangkis-0LrGL4RE9R.jpg (Foto: laman resmi PB Djarum)

POLEMIK antara PB Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kian meruncing. KPAI menganggap PB Djarum telah mengeksploitasi anak dengan memasang logo Djarum Badminton di kaus peserta audisi bulutangkis.

Logo tersebut oleh KPAI dianggap identik dengan brand image perusahaan rokok, yang tentu tak boleh menggunakan anak-anak sebagai bahan promosi. Namun PB Djarum membantah, mereka menjelaskan bahwa logo tersebut adalah nama klub bulutangkis, tak mewakili perusahaan rokok sama sekali.

Buntut dari protes KPAI tersebut, PB Djarum akhirnya memutuskan untuk menghentikan audisi bulutangkis pada 2020. Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin menilai, ruang bagi mereka untuk melakukan audisi umum tersebut telah ditutup. Jadi, tak ada alasan lagi untuk bisa melanjutkan audisi pencarian bakat itu di tahun depan.

Yoppy Rosimin.

“Iya audisi yang dilakukan PB Djarum bakal yang menjadi terakhir kalinya di tahun ini (2019). Kami tidak bisa meneruskan program ini karena memang tidak diberikan ruang. Kalau diberikan ruang, tentu kami akan terus melanjutkannya audisi tersebut,” kata Yoppy saat dihubungi Okezone, Minggu (8/9/2019).

Menurut Yoppy, tuduhan KPAI sampai saat ini tak terbukti karena seleksi sendiri murni dilakukan demi kepentingan menjaring bibit atlet untuk Tanah Air. Para peserta pun dipastikan mengikuti audisi beasiswa bulutangkis yang diadakan PB Djarum tanpa paksaan.

Sedangkan Ketua KPAI Susanto menjelaskan, KPAI bukan berhadapan dengan lembaganya, namun terhadap regulasi yang berlaku. Ia pun menyebutkan kalau hal itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketua KPAI, Susanto.

"Dalam hal ini Djarum Foundation bukan berhadapan dengan KPAI, tapi berhadapan dengan regulasi yang berlaku, baik UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maupun PP No 109 Tahun 2012," ujar Susanto saat dihubungi Okezone, Minggu (8/9).

Susanto menyebutkan bahwa regulasi tersebut telah melarang bahwa perusahaan rokok menyelenggarakan kegiatan yang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau. Itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 pasal 36 dan 37.

Susanto pun menampik apabila KPAI telah 'mematikan' pencarian bibit-bibit muda altet pebulutangkis lewat audisi umum. Menurutnya, KPAI justru mendorong semua pihak agar terus mendukung anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat, termasuk di bidang olahraga bulutangkis.

Beragam Tanggapan

Susy Susanti.

Masalah ini memunculkan beragam tanggapan, seperti dari legenda bulutangkis Indonesia yang kini menjabat Kabid Binpres PP PBSI, Susy Susanti. Dia menilai PB Djarum adalah salah satu pemasok bibit-bibit pebulu tangkis berbakat untuk Tanah Air dengan Audisi Umum yang biasa mereka lakukan setiap tahun. Hadirnya Audisi Umum itu juga membantu tugas PBSI untuk meregenerasi atlet dan memajukan olahraga bulu tangkis di Indonesia.

Susy juga menilai Audisi Umum PB Djarum telah membantu para orang tua yang secara ekonomi kurang mampu untuk menyalurkan bakat bulutangkis anaknya. Lewat audisi, anak-anak bisa mengembangkan bakat dan mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional.

“Saya sendiri dulu pernah ikut audisi untuk bisa masuk PB Djarum di Semarang, walaupun akhirnya orang tua saya memutuskan untuk saya berlatih di Jakarta saja. Tetapi saya tahu betul jika ajang pencarian bakat bulutangkis ini sangat berarti sekali,” ujar Susy, seperti yang dikutip dari laman resmi PB Djarum, Senin (9/9).

Pengamat bulu tangkis, Broto Happy juga menyayangkan penghentian audisi tersebut. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjaga prestasi dan supremasi bulutangkis di Indonesia. Dari audisi ini, PB Djarum bisa turut menyubangkan atlet-atlet berbakat ke pelatnas.

“Jadi, kalau soal murni audisinya, menurut saya jangan berhenti. Kalau memang terpaksa harus dihentikan, sangat disayangkan itu karena lewat audisi bisa menjaring bibit dari seluruh pelosok Tanah Air. Itu Jadi sangat disayangkan kalau Djarum benar-benar akhirnya menghentikan audisi,” ujar Broto kepada Okezone, Senin (9/9).

Selain itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono menyesalkan penilaian KPAI yang menganggap ada unsur eksploitasi anak pada audisi umum beasiswa bulutangkis oleh PB Djarum.

Justru sebaliknya, Juliyatmono menilai apa yang dilakukan oleh PB Djarum sangat luar biasa, kepedulian terhadap bulutangkis tak perlu diragukan lagi.

Apalagi, dari audisi bulutangkis yang digelar, muncul Ribka Sugianto, atlet bulutangkis asal Karanganyar yang saat ini telah masuk dalam Pelatnas Bulutangkis nasional.

Menurut Juliyatmono, pihaknya sudah bertemu dengan pihak PB Djarum karena kabupaten yang dipimpinnya terpilih kembali menjadi salah satu lokasi sirkuit audisi bulutangkis yang akan digelar pada Oktober 2019.

Twitter PB Djarum.

Dalam pertemuan itu, ungkap Juliyatmono, pihak PB Djarum sepakat untuk menghilangkan nama prodak di kaus yang dikenakan semua perserta audisi.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai perhatian KPAI terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet dapat dimaklumi. Pasalnya, paparan rokok terhadap usia anak juga berada di angka yang mengkhawatirkan. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok telah mencapai 3,9 juta dan mengalami tren peningkatan.

Namun dia menekankan, ikhtiar berbagai pihak dalam memajukan olahraga di Indonesia juga harus mendapat apresiasi dan dorongan. Reni menambahkan, perlu mengkompromikan antara kepentingan komersil dengan kepentingan pembinaan olahraga di sisi yang lain.

Solusi Jalan Tengah

Broto Happy menilai perlu ada jalan tengah yang diambil PB Djarum dan KPAI agar beasiswa bulutangkis bisa terus berjalan. Ia pun turut memberi win-win solution yang bisa digunakan kedua belah pihak untuk mengatasi polemik tersebut.

Menurutnya, KPAI seharusnya tak melarang penyelenggaraan audisi karena kegiatan tersebut memiliki tujuan yang positif. Untuk mengatasi masalah brand image produk rokok yang dianggap melekat dalam audisi tersebut, KPAI bisa meminta pihak PB Djarum mengubah regulasi, terutama dalam penggunaan kaus para peserta audisi yang dianggap sarat dengan produk.

Pihak PB Djarum memiliki dua cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, mereka bisa membebaskan para peserta untuk mengenakan kaus dari klub masing-masing selama audisi. Dengan begitu, brand image soal produk rokok bisa teratasi.

“Audisinya bagus, cuma KPAI harusnya lebih fokus ke soal kaus, (soal tulisan) yang ada di dada pemain karena seringnya berupa produk tembakau dan produk tersebut termasuk yang mungkin tidak boleh untuk anak-anak. Ini win-win solution-nya, kalau Djarum mau, sebenarnya peserta audisi itu bisa menggunakan kaus asal klub mereka masing-masing. Itu bisa disiasati jika KPAI (menyoroti) soal adanya brand image di kaus pemain,” lanjutnya.

Twitter PB Djarum.

Saran kedua yang diutarakan Broto adalah mengenakan kaus dengan sponsor anak perusahaan Djarum. Untuk menjaga kemeriahan audisi, PB Djarum bisa tetap menyeragamkan pakaian para peserta audisi. Tetapi, sponsor bisa menggunakan anak perusahaan dari PB Djarum yang nontembakau.

Sedangkan Reni Marlinawati mengingatkan, misi komersil oleh pihak swasta dalam dukungan terhadap kegiatan olahraga juga harus mempertimbangkan koridor umum dan kepentingan lainnya. "Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik," tegas Reni.

Dia menyebutkan jalan tengah dapat ditempuh dengan tetap mempertimbangkan catatan KPAI terkait kegiatan tersebut. Di sisi lain, PB Djarum tetap melakukan tanggungjawab sosial melalui kegiatan audisi atlit bulutangkis.

"Misalnya, tulisan merek ukurannya tidak besar dan mencolok lagi. Jumlah anak yang lolos diperbanyak lagi dengan mempertimbangkan representasi wilayah. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah," ucap Reni.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid meminta agar PB Djarum dan KPAI menanggalkan ego untuk menyelesaikan masalah.

"Duduklah berempat antara KPAI, PB Djarum, PBSI, dan Menpora untuk menentukan solusi sehingga semua kepentingan jalan," kata Sodik kepada Okezone, Selasa (10/9/2019).

Menurut Sodik, KPAI dan PB Djarum sama-sama mempunyai peran dalam membangun bangsa. KPAI berperan dalam menegakkan regulasi untuk melindungi anak-anak dan juga melindungi dari bahaya rokok.

Sementara PB Djarum, berjasa menyumbangkan jasanya dalam melahirkan pemain bulutangkis yang berbaka‎t untuk mengharumkan nama bangsa. Oleh karenanya, Sodik meminta keduanya untuk bertemu untuk mencari solusi terkait permasalahan saat ini.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini